Senin, 10 Juni 2019 15:16 WITA

Jelang Sidang Gugatan Pilpres, Ketua MK: Kami Hanya Takut pada Allah

Editor: Abu Asyraf
Jelang Sidang Gugatan Pilpres, Ketua MK: Kami Hanya Takut pada Allah
Ketua MK, Anwar Usman

RAKYATKU.COM - Gugatan pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mulai disidangkan pada Jumat (14/6/2019). 

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tidak akan terpengaruh intervensi dari manapun. Hal itu ditegaskan Ketua MK, Anwar Usman, Senin (10/6/2019).

"Siapa pun yang mau intervensi, ya mungkin ada yang dengan berbagai cara ya, baik moril dan sebagainya. Itu tidak akan ada artinya bagi kami. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah subhanahu wata'ala," ujar Anwar.

Menurutnya, independensi adalah hal yang tak bisa ditawar. "Kami tetap istikamah," tambah Anwar kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Saat ini, persiapan MK sudah 100 persen. Sekjen dan seluruh personelnya sudah siap. Baik dari segi peraturannya maupun substansinya.

Dalam gugatannya kepada KPU, Prabowo dan Sandiaga mengajukan tujuh tuntutan ke MK.

Loading...

Tuntutan tersebut antara lain mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Juga meminta MK menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

Pada poin ketujuh, Prabowo-Sandi meminta MK memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

Bila tidak, maka mereka memerintahkan termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

"Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," ujar tim hukum Prabowo Sandi.
 

Loading...
Loading...