Senin, 27 Mei 2019 19:15 WITA

Akui Link Berita Bisa Jadi Bukti ke MK, Begini Kekuatannya Menurut Yusril

Editor: Abu Asyraf
Akui Link Berita Bisa Jadi Bukti ke MK, Begini Kekuatannya Menurut Yusril
Yusril Ihza Mahendra

RAKYATKU.COM - Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengakui link berita bisa jadi bukti dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seberapa besar kekuatannya?

Ia mengatakan bukti link berita atau video bisa saja dijadikan bukti tetapi harus dilengkapi dengan keterangan saksi. Jika tidak ada bukti lain, maka link berita tersebut kurang kuat. 

"Paling-paling yang seperti itu bisa dijadikan sebagai bukti lain-lain, bisa dijadikan petunjuk oleh majelis hakim," ujar Yusril seperti dikutip dari Detikcom, Senin (27/5/2019).

Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan, dalam kasus tertentu, berita media massa bisa cukup kuat. Dia mencontohkan kasus dalam pilkada.

Misalnya, dalam Pilkada, seorang petahana dalam enam bulan tidak boleh memutasi pejabat. Tapi ada berita di kabupaten ini bupatinya memutasi pejabat di daerahnya.

"Nah itu bisa dijadikan bukti, tetapi harus dikuatkan dengan bukti yang lain keterangan saksi-saksi. Kalau cuma link berita saja, nggak bisa dijadikan bukti. Itu dari tafsiran kami ya," sambung Yusril.

Loading...

Sebelumnya, link berita tersebut sudah pernah disodorkan BPN Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu. Link berita itu diajukan untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Anggota tim hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana meminta semua pihak menunggu persidangan dan melihat pembuktian serta argumentasi yang akan disampaikan mereka.

"Nanti lihat saja pembuktian kita di persidangan, itu saja. Jadi bukti kami apa, argumentasi kami sebenarnya bagaimana, ibarat bayi itu akan lahir 14 Juni pada saat pemeriksaan pendahuluan oleh hakim MK," kata Denny, Minggu (26/5/2019).

Denny enggan menjelaskan detail argumentasi yang bakal disampaikan saat persidangan nanti. Dia mengatakan tidak tepat jika dirinya mengungkap apa saja bukti dan argumentasi yang bakal disampaikan saat persidangan nanti.

"Kalau sekarang disebutkan apa bukti dan lain-lain itu (ibarat) bayi prematur, nanti nggak sehat. Jadi saya nggak mau bicara itu, jadi belum saatnya untuk lahir, tunggu 14 Juni," jelas mantan wakil menteri hukum dan HAM itu.

Loading...
Loading...