Sabtu, 25 Mei 2019 05:30 WITA

Serahkan 51 Daftar Bukti, BPN Harap MK Tak Jadi Mahkamah Kalkulator

Editor: Abu Asyraf
Serahkan 51 Daftar Bukti, BPN Harap MK Tak Jadi Mahkamah Kalkulator
Tim hukum BPN saat mendaftarkan gugatan ke MK, Jumat malam (24/5/2019).

RAKYATKU.COM - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengaku baru menyetor 51 bukti ke MK. Termasuk dokumen dan saksi ahli.

"Bukti ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan ahli. Baru 51 bukti," ujar Bambang usai menyetor berkas gugatan di gedung MK, Jakarta, Jumat malam (24/5/2019).

Bambang menuturkan, tak menutup kemungkinan alat bukti yang diajukan akan bertambah dalam proses persidangan. "Insyaallah kita akan melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan dan menambahkan apa-apa yang penting," katanya. 

Pengajuan sengketa ini diwakili oleh delapan orang kuasa hukum. Selain Bambang, tim itu diwakili Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Son Haji, Iwan Satriawan, Lutfi Yazid, Teguh Nasrullah, dan Denny Indrayana.

"Kami akan verifikasi dokumen-dokumen tersebut yang nantinya akan kami registrasi dalam buku registrasi perkara pada 11 Juni," ujar panitera Muhidin. 

Selanjutnya proses akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 14 Juni 2019. Kemudian pemeriksaan pokok perkara pada 17 sampai 21 Juni dan pengucapan putusan pada 28 Juni 2019. 

Terpisah, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menilai Pilpres 2019 tidak berjalan secara jujur dan adil. Sebab, pesta demokrasi lima tahunan itu dituding telah adanya kecurangan secara terstruktur, sitematis, dan masif (TSM).

Loading...

"Kita akan buktikan ada dugaan kecurangan secara TSM, ada kecurangan yang dilakukan pemerintah, oleh pak Jokowi dengan segala institusi negara yang melekat kepada beliau. Kita akan buktikan nanti di MK," kata politikus Partai Gerindra itu.

"Kita mengimbau MK jangan menjadi Mahkamah kalkulator ya. Bahwa kecurangan itu yang harus kita lawan," lanjut Andre.

Politikus Partai Gerindra ini pun menyebut adanya korupsi politik. Dia menyebut, korupsi politik itu berupa adanya serangan fajar. Bahkan dia mensinyalir aparat keamanan yakni TNI-Polri tidak netral dalam Pilpres 2019.

Tak hanya itu, Andre menyebut adanya penekanan terhadap kepala daerah untuk mendukung petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sehingga pihaknya meyakini adanya korupsi politik dalam Pilpres 2019.

"Makanya kami menunjuk mas Bambang Widjajanto, seorang pejuang, seorang antikorupsi untuk menjadi ketua tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi," tegas Andre.
 

Loading...
Loading...