Jumat, 24 Mei 2019 22:30 WITA

Dana RSUD Lanto Dg Pasewang Belum Bisa Cair, Ini Penyebabnya

Penulis: Zul Lallo
Editor: Abu Asyraf
Dana RSUD Lanto Dg Pasewang Belum Bisa Cair, Ini Penyebabnya
Plt Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang, drg Bustamin

RAKYATKU.COM,JENEPONTO -Berdasarkan pada rapat koordinasi semua unit dikumpulkan untuk menggalih persoalan di Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang, Kabupaten Jeneponto.

Hal tersebut diungkapkan oleh pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, drg Bustamin kepada Rakyatku.com.

"Kemarin itu kita rapat koordinasi. Semua unit kita kumpulkan, kemudian kita gali setiap unit dan memasukkan semua apa saja persoalan yang ada di rumah sakit," jelas Bustamin, Jumat (24/5/2019).

Hal tersebut guna mencari solusi dalam penanganannya yang akan disebar ke PPTK yang ada sehingga satu per satu masalah terselesaikan.

Satu bagian bermasalah semuanya bermasalah. Ia mengupamakan seperti mata rantai. 

"Jadi, kayak mata rantai begitu. Satu per satu ini saya coba otak-atik apanya lagi ini yang bermasalah," katanya.

Selanjutnya, kata Bustamin, untuk pencairan dana Rp11 miliar itu sementara berlangsung karena juga ada pergantian bendahara.

"Bendahara baru sudah standby yang dijabat Pak Muchtar," sebutnya.

Ia juga menyampaikan, menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Basir Bohari, setelah melakukan koordinasi dengan BPK rupanya tidak memberikan rekomendasi.

"Setelah saya ditelepon mengenai hal tersebut rupanya berkoordinasi dengan BPK maksudnya begitu dan ternyata kemarin setelah kita ingin melakukan pencairan rupanya BPK tidak memberikan rekomendasi," katanya.

Loading...

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Basir Bohari, mengatakan, total dana yang akan dicairkan Rp17 miliar. Sebanyak Rp11,7 miliar berasal dari BPJS Kesehatan.

"Pencairan ini sudah masuk tahap kedua dari transfer dari BPJS," kata Basir.

Kata dia, pencairan tahap pertama itu akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan. Pertanggung jawaban minimal laporan SPJ fungsional yang sudah diverifikasi PPK harus disetor lebih dahulu.

"Inilah yang sampai sekarang belum dituntaskan oleh pihak rumah sakit sehingga kemarin kita mengundang semua manajemen termasuk mantan bendahara dan bendahara baru serta direktur baru hadir semua kemarin," katanya.

Kesimpulan kemarin, lanjutnya, Sekda Syafruddin Nurdin memberikan waktu dua hari untuk menyelesaikannya.

PPKAD tidak akan melayani kalau tidak tuntas dulu pencairan yang sebelumnya. Dan mengenai rekomendasi BPK, sebenarnya rekomendasinya itu, karena ingin melihat rumah sakit itu dikelolah lebih bagus lagi.

Memang ada masukannya untuk mengganti bendahara lama. Itu juga sudah kita penuhi. BPK ingin melihat bagaimana pengelolaan keuangan di RS lebih bagus lagi.

"Mencairkan anggaran yang Rp11 miliar bukan ji rekomemdasi BPK. Untuk pencairan anggaran tidak ada rekomendasi dari BPK," katanya.

Loading...
Loading...