Rabu, 22 Mei 2019 16:24 WITA

"Kembalikan Uangku," Sertifikat Tak Terbit, Warga Jeneponto Datangi Camat

Penulis: Zul Lallo
Editor: Abu Asyraf
Puluhan warga mendatangi kantor pemerintahan Kelurahan Balang Induk, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (22/5/2019).

RAKYATKU.COM,JENEPONTO - Puluhan warga mendatangi kantor pemerintahan Kelurahan Balang Induk, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (22/5/2019).

Para warga tersebut menuntut dana pembayaran sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar dikembalikan lantaran sertifikat tanah tak kunjung terbit.

Lodji, warga setempat mengatakan kedatangan puluhan warga untuk menuntut uangnya dikembalikan yang disetor di kantor Kelurahan Balang Induk dari tahun 2018.

"Uang yang kita setor itu untuk penerbitan sertifikat PTSL dan belum diterbitkan oleh BPN Jeneponto sampai sekarang," katanya.

Ia menambahkan, program nasional tersebut untuk tahun 2019 ini sudah dibekukan dan tidak ada lagi penerbitan di BPN.

"Pembayarannya untuk satu bidang tanah Rp250 ribu sesuai peraturan, namun banyak warga yang membayar Rp400 ribu, bahkan ada yang bayar satu juta rupiah (bervariasi)," sebutnya.

Dana warga yang harus dikembalikan keseluruhan oleh pihak Kelurahan Balang Induk disebut mencapai puluhan juta rupiah.

Di tempat yang sama, Ismail S, menegaskan jika dalam waktu dua tiga hari dana tersebut tidak dikembalikan ke masing-masing haknya, maka pihak Kelurahan Balang Induk akan dituntut ke jalur hukum.

Loading...

"Kami pribadi, dana PTSL yang saya setor di kelurahan Rp1.250.000, dari lima bidang tanah," beber Ismail.

Menurutnya, tidak butuh lagi penjelasan di pertemuan berikutnya, tidak ada alasan lagi pihak kelurahan untuk tidak mengembalikan dana tersebut.

Sementara itu, Camat Binamu, Basuki berjanji dalam waktu dua tiga hari ini, Kepala Lurah Balang Induk, Nasrawaty akan dipanggil.

"Kami akan panggil lurahnya dulu untuk membicarakan hal tersebut, apakah dananya siap dikembalikan atau tidak. Saya selaku pimpinan harus mencarikan solusinya. Karena Lurahnya tidak sempat hadir makanya saya harus mempasilitasi apa tuntutan warga," kata Basuki.

Kata dia, persoalan ini hanya kesalahan mis komunikasi saja. Harusnya pihak kelurahan pro aktif menyampaikan ke warga jika ada hal-hal yang dianggap kurang untuk pengurusan PTSL

"Karena ini adalah program nasional. Programnya, sudah satu tahun lebih PTSL-nya tentang sertifikat belum terbit di BPN. Padahal warga sudah membayar Rp250 ribu," pungkasnya.

Loading...
Loading...