Senin, 20 Mei 2019 16:39 WITA

Ingin Lawan Kolom Kosong Kedua Kali, Gugatan Appi-Cicu Ditolak MK

Editor: Abu Asyraf
Ingin Lawan Kolom Kosong Kedua Kali, Gugatan Appi-Cicu Ditolak MK
Pasangan Appi-Cicu dan Danny-Indira pada Pilwalkot Makassar lalu.

RAKYATKU.COM - Harapan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) untuk menjadi paslon tunggal di Pilkada 2020 tak kesampaian. Gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MK memberikan kesempatan kepada pasangan calon lain untuk ikut Pilkada 2020. Termasuk Danny Pomanto yang pada pilkada sebelumnya didiskualifikasi.

Gugatan ini bermula saat Mahkamah Agung (MA) mencoret pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari dari bursa Pilwalkot Makassar. Atas putusan itu, Pilwalkot Makassar akhirnya hanya diikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Bertarung melawan kolom kosong membuat peluang menang Appi-Cicu sudah di depan mata. Namun, secara mengejutkan dia kalah dari kolom kosong pada 27 Juni 2018.

Sengketa Pilwalkot ini sempat dibawa ke MK oleh pasangan Appi-Cicu. Namun, suara kotak kosong tetap menang. 

Tidak terima, Appi-Cicu menggugat UU Pilkada ke MK. Appi-Cicu meminta Pasal 54D ayat 2 jo ayat 3 dan 4, UU Pilkada tidak mempunyai hukum mengikat. 

Pasal yang dimaksud berbunyi:

Ayat 2
Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Loading...

Ayat 3
Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diulang kembali pada tahun beriikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam gugatannya, Appi-Cicu berharap, pilkada ulang hanya digelar Appi-Cicu melawan kolom kosong untuk kedua kalinya. Namun, ditolak mentah-mentah MK.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim konstitusi Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Senin (20/5/2019).

MK menyatakan "pemilihan berikutnya" sesungguhnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan tahapan yang baru sejak dari tahapan awal.

Artinya, dalam batas penalaran yang wajar dalil demikian membawa konsekuensi logis bahwa pemilihan berikutnya tidak lagi dimulai dari tahapan awal. 

"Artinya, 'pemilihan berikutnya' harus dipahami dan dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu 'tahapan persiapan' dan 'tahapan penyelenggaraan'. Dengan makna demikian, sepanjang memenuhi persyaratan, frasa 'pemilihan berikutnya' membuka dan memberi kesempatan terhadap semua pihak untuk mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya termasuk kesempatan bagi pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak meraih suara mayoritas ketika berhadapan dengan kolom kosong," pungkas MK dengan suara bulat.

Loading...
Loading...