Jumat, 17 Mei 2019 09:55 WITA

Waketum Gerindra Ajak Boikot Pajak, Begini Komentar Pedas Sri Mulyani

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Waketum Gerindra Ajak Boikot Pajak, Begini Komentar Pedas Sri Mulyani
Sri Mulyani. Ist

RAKYATKU.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait ajakan boikot bayar pajak yang diserukan Waketum Gerindra, Arief Poyuono.

Sri Mulyani menjelaskan, masalah perpajakan sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, jika mau menjaga negara ini maka mesti menjalankan kewajiban.

"Sebenarnya negara ini negara kita sendiri yang kita cintai bersama, masalah perpajakan juga sudah diatur oleh konstitusi oleh undang-undang jadi kalau mau menjaga negara ini bersama kita harus menjalankan kewajiban," katanya.

"Kita boleh meminta haknya tapi juga kewajiban dilakukan. Karena pada dasarnya harus menjaga kebersamaan, di dalam penyelenggaraan negara, dalam pemerintah, perekonomian, dan dari sisi jasa kemasyarakatan," sambungnya.

Sri Mulyani mengatakan, uang pajak sendiri digunakan untuk banyak hal. Dari pembangunan infrastruktur hingga para pegawai.

Bahkan, Sri Mulyani menyinggung uang pajak yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diberikan ke partai politik (parpol).

Loading...

"Kalau Anda tanya, uang pajak untuk apa untuk segala macam, dari mulai jalan raya, sekolah, rumah sakit, kita bicara air, listrik, tentang seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga mendapat APBN jangan lupa, karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau nggak mau membayar pajak, masa negaranya nggak jalan," jelasnya.

Sri Mulyani mengaku tak khawatir terkait seruan boikot pajak ini. Sebab, para politisi juga turut berkomentar menanggapi hal tersebut.

"Nggak, kan kalau kita lihat di antara teman-teman politisi sudah berkomentar, saya tetap berharap masih banyak yang memiliki cara pendekatan kenegarawanan yang baik," bebernya dikutip Detikcom, Jumat (17/5/2019).

Diberitakan sebelumnya, Arief Poyuono kembali membuat manuver sensasional. Dia menyeru masyarakat yang tak terima pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak. 

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," ucap Poyuono.

Loading...
Loading...