Kamis, 16 Mei 2019 10:33 WITA

Reaksi BPN Soal Waketum Gerindra Minta Pendukung Prabowo Tak Bayar Pajak

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Reaksi BPN Soal Waketum Gerindra Minta Pendukung Prabowo Tak Bayar Pajak
Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

RAKYATKU,COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono agar tidak menyampaikan pernyataan yang kontroversial. 

Juru debat BPN, Saleh Partaonan Daulay meminta Poyuono fokus saja terhadap perhitungan suara.

"Menurut saya, kita ini jangan terlalu banyak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang justru tidak memberikan asumsi terhadap persoalan yang ada saat ini, persoalannya BPN saat ini adalah persoalan penghitungan suara, dan itu fokus ke situ aja nggak usah melebar kemana-mana," kata Saleh.

Menurut Saleh, Poyuono tidak perlu melontarkan pernyataan yang kontroversial seperti pernyataan meminta pendukung Prabowo tidak membayar pajak dan menolak aturan pemerintah. Dia meminta Poyuono untuk mengontrol diri dalam bertutur kata.

BPN khawatir pernyataan Poyuono yang kebanyakan kontroversial itu membuat publik tak bersimpati ke kubu Prabowo-Sandiaga. Poyuono juga dikhawatirkannya bisa merugikan koalisi parpol pro-Prabowo-Sandiaga.

Loading...

"Justru kalau melebar ke mana-mana, menambah kurang simpati masyarakat, dan itu justru bisa jadi merugikan pihak BPN, dan menurut saya kita harus mengukur penyampaian-penyampaian yang disampaikan ke publik lah," unkap Saleh, dikutip Detikcom, Kamis (16/5/2019).

"Jangan sampai terlalu menimbulkan kontroversi yang akibatnya nggak baik. (Saran) ya dikurangilah pernyataan-pernyataan nggak penting itu, soal nggak penting, atau penting itu kan bukan hanya kita, tapi kan menurut orang lain dan menurut keaarifan umum," lanjutnya.

Sebelumnya, Arief Poyuono kembali membuat manuver sensasional. Dia menyeru masyarakat yang tak terima pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak. 

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," ucap Poyuono.

Loading...
Loading...