Rabu, 15 Mei 2019 12:08 WITA

Mantan Sekretaris Dinas PU Enrekang Divonis Satu Tahun Penjara

Penulis: Azwar Basir
Editor: Abu Asyraf
Mantan Sekretaris Dinas PU Enrekang Divonis Satu Tahun Penjara
ILUSTRASI

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang, Sarifuddin divonis satu tahun penjara, Selasa (14/5/2019).

Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi pada proyek peningkatan jalan Pebaian-Tombang di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang tahun 2016.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, dua terdakwa lainnya ikut dijatuhi vonis. Mereka yakni Direktur CV Cipta Griyatama Sejahtera Muh Arlhy Reza, dan konsultan pengawas, Ahmad Yani.

Sarifuddin dan Ahmad Yani masing-masing divonis pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan penjara.

Sementara Muh Arlhy selaku rekanan divonis dua tahun tiga bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

"Selain itu terdakwa Arhly juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp142.576.117,82," kata jaksa penuntut umum (JPU) Nasaruddin.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang.

"Apabila harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa harus mengganti dengan kurungan penjara selama empat bulan," tutupnya.

Ketiga terdakwa diputus bersalah setelah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Jo  Pasal 18 Ayat 1 huruf (b) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dakwaan jaksa penuntut umum.

Diketahui, pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang mendapat anggaran DID yang bersumber dari APBN sebesar Rp1,1 miliar. 

Sarifuddin selaku PPK telah membuat laporan akhir pengerjaan yang menerangkan bahwa pengerjaan telah selesai 100 persen.

Padahal, dalam pengerjaannya pengerjaan tidak sesuai dengan kontrak padahal rekanan telah menerima pembayaran sebesar Rp855.486.600. Akibatnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp692.576.117,82 berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Loading...
Loading...

Berita Terkait