Senin, 13 Mei 2019 16:20 WITA

Unjuk Rasa di Bawaslu Sulsel, Forum Rakyat Menggugat: Seolah-olah Kami Buta

Penulis: Syukur
Editor: Abu Asyraf
Unjuk Rasa di Bawaslu Sulsel, Forum Rakyat Menggugat: Seolah-olah Kami Buta
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel didemo kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Menggugat. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di bawah tarik matahari siang pada Senin (13/5/2019). 

RAKYATKU.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel didemo kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Menggugat. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di bawah tarik matahari siang pada Senin (13/5/2019). 

Dalam aksi unjuk rasa tersebut Forum Rakyat Menggugat mendesak Bawaslu Sulsel untuk memproses dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung di Sulsel. 

"Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, orang yang berada di luar Tator juga bisa ada suaranya," teriak salah seorang orator membeberkan dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu.

Dalam aksi ini, sejumlah bendera organisasi seperti FPI, HMI, dan ormas serta relawan yang tergabung dalam satgas BPN tampak berkibar. Terdapat pula spanduk panjang tertuliskan #2019gantipresiden yang berisi imbauan untuk mendiskualifikasi paslon 01 karena secara nyata dan terbuka melakukan kecurangam terstruktur, sistematis, dan masif.

Selain itu terdapat beberapa spanduk kecil bertuliskan bermacam-macam kalimat seperti "Berlaku hukum rimba di Indonesia", "Kartu merah untuk KPU", "Discqualified 01 hope of indonesia people", "KPU Allah Maha melihat ingat pengadilan di akhirat".

loading...

Sementara itu Geral Lantara, ketua Forum Rakyat Berdaulat Sulsel mengatakan aksi yang dilakukan di depan kantor Bawaslu Sulsel sebagai bentuk protes atas banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2019.

"Hal ini sangat menyinggung perasaan rakyat Indonesia. Seolah-olah kami buta, bodoh, tuli dan tak melihat kecurangan yang terjadi. Tapi kami buktikan kami tak bisu. Kami sampaikan ke Bawaslu bahwa kecurangan itu nyata dan kami semua melihatnya kami lampirkan bukti-bukti. Ini kejahatan hak asasi manusia. Kami punya hak asasi tentukan pilihan dan masa depan, menentukan pemimpin kami. Kami butuh dukungan masyarakat internasional untuk mau berikan dukungan audit sistem pemilu 2019 di Indonesia," ungkap Geral. 

Sementara itu perwakilan dari relawan dokter makassar, menuntut dilakukannya transparansi dan audit IT dalam proses rekapitulasi suara di KPU. Disebutkan pula bahwa KPU harus memediasi pertemuan terbuka antara BPN dan TKN dengan membawa data dan fakta rekapitulasi suara masing-masing pihak untuk diputuskan adil dan terbuka dimana hasilnya dipublikasikan secara umum. 

"Kita desak KPU tuk berani diskualifikasi paslon yang lakukan kecurangan. Kami mendesak Komnas HAM, kepolisian Kemenkes, dan istransi terkait lainnya untuk proaktif dan sesegerah mungkin melakukan audit atas meninggalnya ratusan petugas KPPS dan petugas lapangan. Jika perlu dilakukan autopsi lengkap, kami siap memback up jika dibutuhkan," ungkapnya. 

Loading...
Loading...