Kamis, 25 April 2019 16:07 WITA

Pemkot Parepare Jadi Pilot Project SDG"s

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Andi Chaerul Fadli
Pemkot Parepare Jadi Pilot Project SDG
Iwan Asaad

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota Parepare menseriusi penyusunan rencana aksi dan pembagian peran pemangku kepentingan non government (non pemerintah) untuk pencapaian SDG’s (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Parepare.

Bahkan Parepare menjadi salah satu pilot project dari program MAMPU (Kemitraan Pemerintah Australia dengan Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender) terkait penyusunan rencana aksi dan pelibatan non pemerintah ini.

Sekretaris Bappeda Parepare, Eko W Ariyadi mengatakan, di Indonesia timur hanya enam daerah yang menjadi pilot, dan secara khusus di Sulsel tiga daerah. Masing-masing Bappeda Provinsi Sulsel, Bappeda Maros, dan Bappeda Parepare.

“Jadi kita melibatkan SKPD, perbankan dunia usaha, BUMN, instansi vertikal, akademisi, media, NGO, bahkan BPS,” kata Eko dalam pertemuan di Bappeda Parepare, Selasa, 23 April 2019.

Nah, pertemuan di Bappeda Parepare, yang menjadi Sekretariat SDGs adalah tindak lanjut dari penyelesaian pembagian peran untuk non government. “Jadi kita harapkan non government ikut serta dalam penyelesaian indikator yang ada dalam SDGs yang jadi kewenangan Pemda,” harap Eko.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad mengungkapkan, pentingnya pelibatan non government ini karena banyak hal sudah dilakukan tapi data atau hasil belum terlapor menjadi bagian dari rencana aksi yang sudah dilakukan.

Loading...

“Sekaligus kita mereview 200 indikator pencapaian SDGs. Ternyata, 58 indikator sudah terpenuhi dan penuhi target, 54 sudah dilaksanakan namun belum penuhi target. Dan sisanya belum dilaksanakan karena persoalan data,” ungkap dia.

Karena itu, lanjut dia, dibagi peran dalam kelompok kerja SDGs masing-masing pada empat pilar. Yakni sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.

Pembagian peran ini untuk merumuskan rencana aksi dalam matrik3 SDGs yang diperuntukkan keterlibatan non government

“Sebenarnya tenggat waktunya akhir April 2019, tapi karena persoalan teknis itu, sehingga kita minta non government untuk memberi perhatian lebih. Lebih fokus bantu pemerintah,” harapnya.

“Karena pembangunan daerah bukan hanya Pemda tapi dunia usaha dan masyarakat juga dibutuhkan,” tandas Iwan. 

Loading...
Loading...