Selasa, 23 April 2019 21:13 WITA

Menkeu Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Respons Jusuf Kalla

Editor: Abu Asyraf
Menkeu Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Respons Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

RAKYATKU.COM - Di tengah pelayanan yang belum maksimal, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah mengaku tak punya cara lain untuk mengatasi defisit belakangan ini.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan terendah Rp23 ribu per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan iuran itu akan dinaikkan menjadi lebih tinggi. Terutama yang dibayarkan melalui PBI-pemerintah.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan iuran tersebut tidak terlepas dari defisit BPJS Kesehatan. Lalu, berapa kenaikannya?

"Belum ditetapkan namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan. Juga jumlah penerimanya dinaikkan jadi di atas 100 juta orang," kata Menkeu usai rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Selasa (23/4/2019).

Saat ini, jumlah peserta PBI yang mendapat tanggungan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan bertambah hingga di atas 100 juta penerima. Data terakhir BPJS Kesehatan mencatat jumlah kepesertaan berstatus PBI sebanyak 96,8 juta penerima pada awal tahun ini.

Meski demikian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu enggan memasang target waktu pembahasan terkait kenaikan tarif iuran tersebut bakal diumumkan. Dia sempat memberi sinyal kenaikan tarif iuran PBI yang bakal ditanggung pemerintah akan berlaku pada tahun depan melalui APBN 2020. 

Loading...

Defisit BPJS Kesehatan terus membengkak dari tahun ke tahun. Awalnya hanya Rp3,3 triliun lalu meningkat menjadi Rp5,7 triliun pada 2015. Kemudian, kembali membengkak menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 pada 2017. 

Tahun 2018, defisit keuangan semakin tak terbendung. Diperkirakan mencapai Rp10,25 triliun. Pemerintah pun akhirnya harus turun tangan dengan menyuntikkan dana APBN kepada BPJS Kesehatan pada akhir tahun lalu. 

Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, hal ini satu-satunya solusi agar keuangan BPJS tidak terus-menerus mengalami defisit.

"Ya, ini supaya BPJS tidak defisit terus. Kedua, agar proporsional lah. Kan semuanya ditanggung, layanannya semakin naik tapi iurannya tetap. Itu defisit terus nanti," kata Wapres di kantor pusat Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Selasa (23/4/2019).

Ke depannya, JK juga berharap iuran BPJS Kesehatan dapat disesuaikan secara berkala dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Loading...
Loading...