Selasa, 23 April 2019 18:01 WITA

Bawaslu Makassar Terima 3 Laporan Penggelembungan Suara

Penulis: Syukur
Editor: Nur Hidayat Said
Bawaslu Makassar Terima 3 Laporan Penggelembungan Suara
Humas Bawaslu Makassar, Maulana.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar menerima tiga laporan dugaan penggelembungan suara. Laporan itu diterima pasca pencoblosan Pemilu, Rabu (17/4/2019), hingga Selasa (23/4/2019).

"Selain laporan (PPP hari ini) kami juga menerima laporan dari rekan-rekan PDIP dan Partai Nasdem terkait dugaan penggelembungan suara," ungkap Maulana, Humas Bawaslu Makassar.

Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti Bawaslu Makassar dengan memeriksa dan mengkroscek dengan data Bawaslu. Penggelembungan suara yang dilaporkan diduga terjadi di beberapa TPS.

"Kami sudah tindak lanjuti dengan melakukan kroscek dengan data yang kami punya kami juga lakukan konfirmasi terhadap Panwascam. Pada prinsipnya kami akan cepat menindaklanjuti terkait laporan dugaan penggelembungan suara," ucapnya.

Maulana menyebut digaan penggelembungan suara tersebut merupakan suara pemilihan anggota legislatif. "Kita akan mengkroscek nanti dilihat hasilnya. Ada beberapa TPS yang berkaitan dengan suara DPR RI," tambahnya.

Loading...

Wakil Ketua Divisi Pemetaan Politik dan Survei DPW PPP Sulsel, Muhammad Yasir AR, datang melapor ke Bawaslu Makassar.
Yasir yang juga menjadi caleg DPRD provinsi Dapil 2 Sulsel membawa formulir C1 dari saksi PPP menyebut menemukan 7 TPS diduga terjadi penggelembungan suara. Namun, hanya sebagian C1 yang dipegang.

"Yang lainnya fotokopi C1 yang asli hanya ini. Penggelembungan suara terjadi di TPS 01 dan 03  Kelurahan Borong dan TPS 46 Manggala. Di TPS 03 Kelurahan Borong PKS mendapatkan suara sebanyak 186 suara, partai Garuda 4 suara, Partai Nasdem 18 suara. Sedangkan wajib pilih hanya 184 orang. Begitupun yang terjadi Di TPS 46 suara melebihi surat suara sah yang hanya 207," ungkap Yasir.

Atas dugaan penggelembungan suara tersebut, Yasir berharap Bawaslu memprosesnya dengan serius. Dia menduga ada oknum-oknum tertentu yang sengaja ingin mengambil keuntungan.

"Harapan kami kasus ini bukan cuma buka kotak suara, tapi dicari oknum yang melakukan merekayasa. Bawaslu harus usut tuntas. Ini mematikan demokrasi," ucapnya.

Loading...
Loading...