Senin, 22 April 2019 09:24 WITA

Sebut Laporan Lembaga Survei Disulap, Ini Penjelasan Yusril

Editor: Abu Asyraf
Sebut Laporan Lembaga Survei Disulap, Ini Penjelasan Yusril
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra

RAKYATKU.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra kembali jadi buah bibir. Setelah ribut dengan Habib Rizieq, kali ini terkait tulisannya yang mengkritik laporan palsu lembaga survei.

Kritik Yusril terhadap lembaga survei beredar lewat jejaring media sosial beberapa hari belakangan ini. Tulisan yang dibuat tahun 2013 tersebut dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini.

"Itu sudah lama, tahun 2013. Awalnya saya ceramah, lantas oleh staf saya ditulis dan dimasukkan ke Facebook," kata Yusril kepada wartawan, Senin (22/4/2019).

Dalam tulisan itu, Yusril menyebut dua macam laporan riset lembaga survei. Pertama, laporan yang benar terkait elektabilitas parpol atau politisi akan diserahkan ke pihak yang menggunakan jasa lembaga survei itu. 

Kedua, laporan yang tidak benar, disebut Yusril sebagai laporan yang sudah disulap, diberitahukan ke publik supaya bisa membentuk opini publik. 

Bila hasil pemilu nantinya tidak sesuai dengan opini publik yang telah terbentuk, maka trik mengatur perolehan suara dilakukan sejak tingkat TPS, PPS, PPK, sampai Kabupaten/Kota. Misalnya, jual beli suara, mencoblos surat suara yang berlebih untuk memenangkan suatu parpol, hingga politik transaksional. Kecurangan tersebut bisa membuat hasil akhir Pemilu persis seperti hasil survei yang beredar sebelum Pemilu. 

Sebelumnya, Yusril menyangsikan hasil quick count sejumlah lembaga survei terhadap hasil Pemilu 2019. Hasil hitung cepat menunjukkan PBB gagal lolos ke Senayan. Namun, Yusril masih optimistis partainya bisa memenuhi parliamentary threshold 4 persen.

"Di beberapa daerah memang itu (kecurangan) terjadi. Tetapi saya tidak bisa menggeneralisir. Lebih baik tunggu hitungan final KPU. Sementara para saksi dan aktivis PBB saya perintahkan tetap waspada," kata Yusril.

Berikut tulisan lengkap Yusril Ihza Mahendra yang diunggah di akun Facebooknya pada 23 Oktober 2013:

Lembaga Survei & Kedaulatan Rakyat

Saya ingin menuliskan tentang lembaga survei Pemilu yang akhir-akhir ini sering menghebohkan dunia politik kita.

Kita sudah tahu sama tahu bahwa lembaga-lembaga survei yang menjamur itu bukanlah lembaga yang murni akademis, tetapi lembaga profesional yang komersial. Tidak saya pungkiri bahwa dalam bekerja, lembaga-lembaga survei itu menggunakan metode-metode akademis. Namun aspek komersialnya tidak dapat diabaikan pula.

Loading...

Partai politik atau politisi yang akan berkompetisi, sudah lazim meminta lembaga survei melakukan kegiatannya. Tujuannya bukan semata-mata untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya, tetapi juga untuk membentuk opini publik. Tidak jarang suatu lembaga survei sudah menandatangani kontrak dengan partai politik atau politisi untuk jangka waktu tertentu. Besarnya nilai kontrak tentu sesuai kemampuan partai atau politisi yang bersangkutan. Makin besar uang, makin canggih lembaga surveinya.

Biasanya laporan hasil riset ada 2 macam. Satu yang benar, hanya untuk kepentingan internal; dan yang tidak benar, untuk kepentingan publik. Hasil survei yang tidak benar dan disulap itulah yang dijadikan konsumsi untuk memengaruhi opini publik.

Hasil survei yang disulap itu dipublikasikan secara luas melalui jaringan media sehingga menjadi kontroversi. Hasil survei yang disulap itu bisa dijadikan sebagai bagian dari upaya kecurangan pemilu secara sistemik. Melalui pengumuman hasil survei yang meluas itu, pelan-pelan opini publik akan terbentuk, mana partai atau tokoh yang unggul, mana yang memble.

Kalau opini sudah terbentuk, langkah selanjutnya merekayasa perolehan suara agar pas seperti hasil survei. Banyak cara dapat dilakukan untuk merekayasa perolehan suara. Langkah pertama dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Makin kacau dan tidak akurat DPT, rekayasa akan makin mudah. Surat suara yang berlebih, bisa dicoblos sendiri untuk memenangkan suatu parpol.

Berbagai trik untuk mengatur perolehan suara dilakukan sejak dari tingkatan TPS (lokasi), PPS (Desa/Kelurahan), PPK (Kecamatan) sampai Kabupaten/kota. Luasnya wilayah negara kita membuat pengawasan penghitungan suara menjadi sangat sulit dan rumit. Ada potensi untuk curang di sini.

Tiap kali Pemilu, Teknologi Informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum selalu ngadat, pengumpulan suara lamban dan membosankan. Keadaan ini membuat orang lelah, apatis dan akhirnya putus asa serta tidak peduli lagi. Dalam keadaan seperti itu, praktik jual beli suara, transaksi pemindahan suara dari satu parpol ke parpol lain terjadi dengan mudahnya.

Siapa yang dapat melakukan kecurangan seperti ini? Yang dapat melakukan kecurangan sistemik seperti itu hanya mereka yang kuat secara politik, birokrasi, dan finansial. Akhirnya Pemilu ditentukan oleh transaksi uang dan kekuasaan. Suara rakyat dipermainkan dan dimanipulasi. Kedaulatan rakyat hanyalah mimpi.

Akhirnya apa yang terjadi? Hasil akhir pemilu persis seperti hasil survei yang sebelumnya sudah dicekokkan kepada public. Rakyat pun akhirnya dapat menerima urutan pemenang pemilu, toh sudah cocok dengan hasil survei jauh hari sebelum pemilu yang sudah ada di otak mereka. Kalau demikian, maka bukan lembaga survei itu yang canggih bisa memprediksi hasil Pemilu. Tapi sebaliknya, hasil pemilu yang direkayasa secara sistemik agar hasilnya sesuai dengan hasil survei.

Demikian tulisan saya. Semoga mencerahkan mengenai sisi lain survei dan hasil Pemilu di negeri yang makin antah berantah ini.

Terima kasih.

Loading...
Loading...