Minggu, 21 April 2019 11:19 WITA

KPU Baru Input 8 Persen C1 dalam 4 Hari, Mahfud MD Bilang Begini

Editor: Abu Asyraf
KPU Baru Input 8 Persen C1 dalam 4 Hari, Mahfud MD Bilang Begini
Mahfud MD

RAKYATKU.COM - Permintaan dana KPU RI sebesar Rp35 miliar untuk pengamanan website dipertanyakan. Input data C1 berlangsung amat lamban.

Hingga hari keempat pasca pemungutan suara, data C1 yang berhasil diinput baru sekitar 8,2 persen. Persisnya, baru 67.214 dari total 813.350 TPS.

Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan 6.976.119 suara atau 54,29 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapat 5.874.294 atau 45,71 persen.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menganggap KPU kurang profesional. Itu yang memicu kisruh hingga saat ini. Padahal, dia mengaku sudah mengingatkannya jauh-jauh hari.

"Pada awal Januari 2019, saya sudah ingatkan, setelah pencoblosan, KPU akan diserang dengan berbagai isu seperti kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya. Yang saya sampaikan di ILC itu sekarang benar terjadi," cuit Mahfud di akun Twitternya, Minggu (21/4/2019).

Ketidakprofesionalan KPU antara lain terlihat dari hasil input data C1 di website resminya. Mahfud menganggap KPU kurang antisipatif dalam penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional. 

"Masak salah input data sampai di sembilan daerah? Masak dalam tiga hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah di atas 50 persen," lanjut Mahfud.

Menurut dia, keadaan seperti ini menimbulkan banyak spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yang curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral. 

Loading...

"KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi," tambah Mahfud.

Tahun lalu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengaku mengajukan permohonan tambahan dana untuk memperlancar proses Pemilu 2019. Salah satunya digunakan untuk memperkuat sistem teknologi informasi (TI) KPU untuk kebutuhan pemilu mendatang.

Komisioner KPU, Viryan mengatakan dana sebesar Rp35 miliar diperuntukkan untuk penguatan server KPU. Secara umum, nantinya KPU akan memperkuat sistem IT yang juga memperkuat website resmi untuk kepentingan pemilu.

Dia melanjutkan, penguatan TI sudah menjadi kebutuhan KPU. Terlebih, setelah kasus peretasan situs KPU beberapa waktu lalu, kebutuhan untuk memperkuat TI semakin mendesak.

"Kami lakukan penguatan server secara menyeluruh. Tujuannya agar kasus-kasus peretasan seperti kemarin tidak lagi terjadi. Kami mengupayakan agar ke depannya baik peretasan, maupun kapasitas server KPU yang kurang, jaringan yang bermasalah, kemudian bagaimana faktor keamanan dalam internet kita dan sebagainya bisa lebih baik," tegas Viryan.

Atas pengajuan dana itu, kata Viryan, Presiden Jokowi menyatakan setuju. Sebab, Presiden juga ingin agar Pemilu 2019 berlangsung lancar.
 

Loading...
Loading...