Jumat, 05 April 2019 08:35 WITA

Tuntut Transparansi, Masyarakat Duduki Kantor Desa Gattareng

Penulis: Deni Indrawan
Editor: Aswad Syam
Tuntut Transparansi, Masyarakat Duduki Kantor Desa Gattareng
Masyarakat menduduki kantor desa Gattareng, meminta pertanggungjawaban kepala desa.

RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gattareng (AMPG), menduduki Kantor Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Kamis (4/4/2019) kemarin.

Mereka menuntut Kepala Desa Gattareng, Kamaluddin Pilo untuk menunjukkan laporan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (ADD).

Salah satu orator aksi, Andi Asrul Kurniadi mengatakan, tindakan yang dilakukannya adalah bentuk protes terhadap pemerintah Desa Gattareng, yang enggan memperlihatkan laporan penggunaan ADD.

“Ini bentuk protes kami, kerena pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sampai saat tidak memperlihatkan pengunaan dana desa. Makanya kita segel, apalagi pak desa juga tidak ada di lokasi aksi,” ujarnya kepada Rakyatku.com melalui aplikasi pesan.

Mereka menduga pemerintah Desa Gattareng memainkan ADD. Sebab kata Koordinator Lapangan (Korlap) Salahuddin, seperti pembangunan infrastruktur jembatan, tidak diinformasi kepada masyarakat besaran anggaran yang digunakan.

“Terjadi dugaan pemotongan anggaran yang tidak rasional dan tidak pernah menyampaikan atau mempulikasikan laporan pertanggung jawaban dana desa secara terbuka kepada masyarakat umum,” jelasnya.

Loading...

Pihaknya juga, mendesak kepala desa untuk tidak diskriminasi dalam penentuan anggaran pada setiap dusun dalam hal pemerataan pembangunan setiap dusun. Belum lagi soal kades yang dinilai tidak transparan dalam pengunaan Dana Desa secara terbuka kepada masyarakat Umum.

Salahuddin menambahkan, Pihaknya juga meminta kepala desa untuk tidak diskriminasi dalam menentukan anggaran di setiap dusun yang ada di Desa Gattareng. Menurutnya, hal itu dilakukan demi terciptanya pemerataan pembangunan.

“Sekali lagi masyarakat butuh transparansi. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa mulai dari tahun anggaran 2015 sampai 2018, harus diperlihatkan melalui musyawarah terbuka. Kalau tidak ada jawaban yang jelas, kami akan aksi lebih besar sampai di kantor bupati,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Kepala Desa Gattareng, Kamaluddin Pilo.

Loading...
Loading...