Kamis, 21 Maret 2019 09:05 WITA

KASN Kecewa, Rekomendasinya Dicuekin Menag

Editor: Aswad Syam
KASN Kecewa, Rekomendasinya Dicuekin Menag
Menag RI, Lukman Hakim Syaifuddin

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), telah mengingatkan Kementerian Agama RI, terkait kesalahan dalam prosedur pengisian jabatan lowong di instansi yang bermoto, "Ikhlas Beramal" tersebut. 

Pasalnya, dua orang, Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi, dalam catatan KASN, pernah diberi sanksi disiplin.

KASN pun saat itu meminta Menag untuk membatalkan dua orang itu. Namun sayang, rekomendasi KASN dicuekin.

Kedua pejabat tersebut tetapt dilantik. Haris Hasanuddin, dilantik jadi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur, dan Muhammad Muafaq Wirahadi, dilantik jadi Kepala Kankemenag Gresik.

Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyatku.com, Kamis, 21 Maret 2019 mengatakan, Komisi ASN selaku pengawas sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, meminta kepada Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), untuk segera memberhentikan dua ASN tersebut dari jabatannya, dan memberhentikan sementara mereka dari status PNS. 

Hal ini kata Prijono, sesuai dengan amanah Pasal 88 huruf c UU ASN, yang menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”. 

Komisi ASN lanjut Prijono, juga akan terus melanjutkan penyelidikan terhadap para pihak yang terkait dalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT), yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama.

Loading...

"Kami sangat menyayangkan, bahwa Menteri Agama tidak mempertimbangkan rekomendasi Komisi ASN tersebut, sehingga masih tetap melantik Haris Hasanuddin (HRS) dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," ungkapnya.

Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan KPK Nomor 265 Tahun 2017 dan Nomor 1/Mou.KASN/11/207 tanggal 16 November 2017 Tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawsan Implementasi Kebijakan Manajemen ASN, dimungkinkan adanya tukar menukar data dan informasi antara Komisi ASN dan KPK dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

"Saat ini, Komisi ASN sedang mendalami indikasi jual beli jabatan di 13 instansi pemerintah pusat dan daerah, yang dilaporkan masyarakat. Modus yang digunakan beragam, ada yang melalui transaksi uang secara langsung, ada pula dengan membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu," ungkapnya.

Komisi ASN lanjut dia, akan terus berkoordinasi dengan KPK agar masing-masing lembaga, menangani masalah ini sesuai kewenangannya.

"Dalam upaya meningkatkan kualitas pejabat pemerintah, dan mencegah terjadinya jual beli jabatan, Komisi ASN akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi terbuka dan rotasi antar JPT, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan calon PPT, terutama terhadap Instansi Pemerintah yang rawan terjadinya konflik kepentingan dan dugaan jual beli jabatan," bebernya.

"Di samping itu, Komisi ASN juga akan melakukan kajian ulang serta evaluasi terhadap kualitas Panitia Seleksi dan Asessor, dalam pelaksanaan seleksi terbuka dan rotasi antar JPT," pungkasnya.

Loading...
Loading...