Kamis, 21 Maret 2019 08:42 WITA

Sebelum OTT KPK, Komisi ASN Pergoki Seleksi Pejabat Kemenag Salahi Prosedur

Editor: Aswad Syam
Sebelum OTT KPK, Komisi ASN Pergoki Seleksi Pejabat Kemenag Salahi Prosedur
Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi, KASN, Prijono Tjiptoherijanto

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Ternyata jauh hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga terkait dengan proses pengisian jabatan di Kementerian Agama di Surabaya, pada 13 Maret 2019 lalu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pernah mengingatkan Kementerian Agama soal seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang menyalahi prosedur.

Ada dua peserta seleksi yang pernah mendapat sanksi disiplin, diloloskan dalam seleksi. Karenanya, KASN saat itu telah mengingatkan Kemenag. Namun, tak dihiraukan.

Demikian diungkap Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi, Prijono Tjiptoherijanto dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyatku.com, Kamis, 21 Maret 2019.

"Komisi ASN dengan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK, yang telah berhasil membongkar kasus tersebut," ungkap Prijono.

Menurutnya, Komisi ASN, selaku lembaga yang diberi kewenangan mengawasi pelaksanaan pengisian 1 JPT Madya dan 13 JPT Pratama yang lowong di lingkungan Kementerian Agama, telah
melaksanakan amanah itu sejak awal tahun 2019.

Komisi ASN kata Prijono, telah memeriksa dokumen rencana seleksi, dan telah menerbitkan persetujuan melalui surat Ketua KASN Nomor B-
2840/KASN/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Madya dan JPT Pratama di Lingkungan Kementerian Agama RI.

Loading...

"Ketika seleksi sedang berlangsung, Komisi ASN menerima laporan masyarakat, bahwa telah terjadi pelanggaran, dimana terdapat dua pelamar untuk JPT Pratama yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dinyatakan lulus, dalam seleksi administrasi dan diikutsertakan pada tahapan seleksi selanjutnya," beber Prijono.

Menanggapi laporan tersebut, Komisi ASN melakukan verifikasi dan kemudian mengirim surat Nomor B-342/KASN/12/2018 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran dalam Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Agama.

Surat itu ditujukan kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin. Isinya, meminta agar kedua calon tersebut dinyatakan tidak lulus. 

Hal ini kata dia, tidak sejalan dengan ketentuan umum huruf (i) persyaratan Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Agama, yang menyebutkan bahwa: Tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman
disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Rekomendasi Komisi ASN, ternyata tidak sepenuhnya diikuti oleh Menteri Agama. Haris Hasanuddin (HRS), salah satu kandidat yang tidak direkomendasikan Komisi ASN, ternyata tetap diangkat oleh Menteri Agama dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Loading...
Loading...