Senin, 18 Maret 2019 13:18 WITA

Tolak Hapus UN yang Diwacanakan Sandi Uno, Ini Alasan Ketua DPR

Editor: Abu Asyraf
Tolak Hapus UN yang Diwacanakan Sandi Uno, Ini Alasan Ketua DPR
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

RAKYATKU.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menentang ide penghapusan ujian nasional (UN) yang diwacanakan cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Siapa yang lebih kuat alasannya?

Bambang Soesatyo yang juga politikus Partai Golkar menilai UN masih dibutuhkan untuk mengukur kualitas pendidikan. Selama ini, ujian nasional satu-satunya alat yang dipakai.

Kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019), Bamsoet --sapaan akrabnya-- menjelaskan, ujian nasional selama ini menjadi tolok ukur pengetahuan yang merata di seluruh Indonesia. 

"Kita tidak ingin juga kalau tidak UN kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain jomplang ya," ujar Bamsoet.

Rencana menghapus UN itu disampaikan Sandiaga Uno pada debat cawapres di The Sultan Hotel Jakarta, Minggu malam (17/3//2019). Dia menyebut ujian nasional sebagai salah satu sumber biaya tertinggi dalam sistem pendidikan nasional.

Penghapusan UN dilakukan jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangkan Pilpres 2019. Sebagai gantinya, pemerintahannya akan memprogramkan penelusuran bakat. Dengan begitu, siswa lebih bisa diarahkan sesuai bakat dan minatnya.

Penghapusan UN sebenarnya pernah diajukan Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun wacana menguap karena tak disetujui pemerintah.

Ide Sandiaga Uno itu disambut positif pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen. Dia menilai gagasan Sandi sebagai prasyarat memajukan kualitas pendidikan Indonesia.

Loading...

"Negara-negara yang baik pendidikannya seperti Singapura telah merespons perkembangan terutama dalam menyongsong revolusi industri 4.0 dengan menghapus ujian nasional," ujar Abduhzen seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Abduhzen menyebut penyelenggaraan selama ini kontraproduktif. Pasalnya tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan malah menanamkan mentalitas curang kepada anak didik.

Dia menyarankan UN diganti seperti penilaian portofolio di Singapura. Sekolah dan guru melakukan penilaian dan bimbingan secara personal dari awal masa pendidikan. Sehingga saat akhir masa pendidikan, tidak diperlukan ujian akhir.

"Sesuai dengan teori multiple intelligences (kecerdasan majemuk) di mana masing-masing anak memiliki kecerdasan yang beragam. Oleh sebab itu guru dan sekolah wajib mengenali atau menelusuri setiap potensi murid untuk dikembangkan secara optimal," jelas dia.

Abduhzen menyampaikan jika pun UN harus dipertahankan, tidak untuk digelar setiap tahun. UN hanya untuk evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

"UN sebagai upaya pengendalian dan pemetaan mutu tetap diperlukan misalnya tiga atau empat tahun sekali. Peningkatan kualitas proses pembelajaran di mana kuncinya adalah perbaikan mutu guru," ucap Abduhzen.

Loading...
Loading...