Sabtu, 09 Maret 2019 14:48 WITA

Tidak Lagi Didanai KPU, Ini Aturan Iklan Kampanye Caleg

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Andi Chaerul Fadli
Tidak Lagi Didanai KPU, Ini Aturan Iklan Kampanye Caleg

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi mendanai iklan kampanye di Media bagi Calon Legislatif (Caleg) Parpol. Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Ruang Media Centre KPU Parepare, Sabtu (9/3/2019).

Iklan kampanye di empat media massa, yakni cetak, online, elektronik, dan radio ini baru boleh dilakukan pada 24 Maret hingga 13 April 2019.

Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sulsel, Faisal Amir mengatakan, ada empat jenis media yang boleh beriklan tersebut diakui telah berizin sebagaimana rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulsel.

"Penayangan iklan di media massa merupakan salah satu metode kampanye. Terkait iklan kampanye ini, ada yang difasilitasi KPU, hanya saja iklan tingkat kabupaten/kota tidak ada satupun yang difasilitasi," ungkap Faisal Amir.

Terkait media berizin, Faisal meminta kepada para pimpinan parpol agar beriklan lewat media yang berizin sesuai aturan perundang-undangan.

"Saya sudah berkoordinasi dengan KPID, yang bisa dipakai beriklan adalah media yang berizin. Secara hukum yang bisa kami pertanggungjawabkan adalah media rekomendasi dari KPID. Jadi beriklan di luar itu, kami tidak bertanggung jawab jika ada hal-hal yang terjadi nantinya," Faisal Amir memberi ultimatum.

Loading...

Dia menerangkan setiap Caleg yang beriklan secara mandiri tetap harus berkoordinasi dengan partai politiknya.

Untuk surat kabar harian, KPU membatasi setiap peserta Pemilu 2019 hanya boleh beriklan dengan ukuran maksimal 810 milimeter kolom atau satu halaman. Kemudian iklan kampanye di stasiun televisi dan radio maksimal 10 spot. Satu spot di stasiun televisi maksimal berdurasi 30 detik, dan di radio 60 detik.

Sementara untuk media online, KPU membatasi iklan maksimal berukuran 970 x 250 piksel untuk iklan horizontal. Adapun untuk iklan vertikal maksimal berukuran 298 x 598 piksel.

"Dalam iklan mandiri bisa memasukkan calon Anggota DPR RI, provinsi dan DPRD kabupaten/kota, kecuali DPD yang tidak boleh," papar Faisal.

Loading...
Loading...