Jumat, 08 Februari 2019 19:08 WITA

Staf Keluhkan Transparansi Anggaran Perakitan Kotak Suara, Ketua KPU Bone Berang

Penulis: Herman
Editor: Aswad Syam
Staf Keluhkan Transparansi Anggaran Perakitan Kotak Suara, Ketua KPU Bone Berang
Izarul Haq

RAKYATKU.COM, BONE -- Saat ini, KPU Bone mulai melakukan perakitan kotak suara, yang berjumlah 11.468. Kotak suara itu, nantinya akan disebarkan di seluruh TPS di Wilayah Kabupaten Bone.

Namun sayangnya, perakitan tersebut menuai polemik. KPU dianggap tidak transparan soal anggaran untuk perakitan kotak suara. Banyak tenaga kerja khususnya staf KPU, enggan merakit kotak suara karena harga perakitan tidak jelas.

Informasi yang dihimpun dari salah satu staf, yang namanya enggan dibeberkan mengatakan, sampai saat ini dia belum tahu berapa biaya perakitan kotak suara.

"Kami belum tahu biaya untuk perakitan kotak suara. Kami hanya langsung merakit saja sesuai perintah. Kegiatan ini juga dilakukan tanpa adanya rapat internal sebelumnya," keluh salah seorang staf KPU Bone, yang namanya enggan dipublikasikan.

Ketua KPU Bone, Izharul Haq yang dikonfirmasi melalui telepon berang dan membantah, ketika dianggap tidak transparan terkait pengelolaan anggaran biaya perakitan kotak suara.

Saat dikonfirmasi Izharul Haq mengatakan, anggaran untuk perakitan kotak suara ini berjumlah Rp22 juta. Tetapi anggaran itu, terbagi dua kegiatan, yaitu kegiatan perangkat atau perakitan, dan biaya penempatan. 

Loading...

"Kalau persoalan anggaran yang ditanyakan, memang tidak dikatakan berapa anggaran per 1 kotak. Yang jelas, ada anggaran sebesar Rp22 juta, dan itu dibagi 2, karena ada dua kegiatan di dalamnya," kata Izharul Haq, Jumat 8 Februari 2019.

Dia melanjutkan, sebenarnya pihak KPU bagian program, sudah membuat permohonan revisi. Kalau itu nanti disetujui, dan ada tambahan anggaran, tentu akan diberikan kepada yang berhak dan yang melakukan perakitan itu, karena anggarannya jelas.

Terkait adanya pekerja atau staf yang enggan melakukan perakitan kotak suara karena biayanya tidak jelas, Izharul membantah, karena semua yang diperkejakan itu, adalah staf honorer atau tenaga kontrak KPU sendiri.

"Yang dipekerjakan itu semuanya staf honorer. Kalau itu dia katakan, maka perlu peninjauan kembali terhadap status mereka sekarang ini. Kalau hanya pekerjaan seperti itu dia mengeluh, maka saya akan melakukan evaluasi terhadap eksistensinya sebagai honorer atau tenaga sukarela," tegasnya.

Loading...
Loading...