Kamis, 07 Februari 2019 21:37 WITA

Bawaslu Sulsel Dapat Hadangan dari KPU saat Pantau Proses Pencetakan Surat Suara

Penulis: Rizal
Editor: Adil Patawai Anar
Bawaslu Sulsel Dapat Hadangan dari KPU saat Pantau Proses Pencetakan Surat Suara
Komisioner Bawaslu Sulsel, Amrayadi (kanan) saat mengunjungi proses pencetakan surat suara Pemilu 2019 di PT Adi Perkasa, Jalan Adipura Raya Makassar, Kamis (7/2/2019). Pihak Bawaslu Sulsel sempat dilarang untuk memasuki area produksi pencetakan surat suara dengan alasan tak ada izin langsung dari KPU RI.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan meradang. Pihaknya sempat dilarang untuk memantau proses pencetakan surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Makassar.

Sekadar diketahui, di Makassar sendiri ada dua tempat pencetakan surat suara. Masing-masing di PT Adi Perkasa Makassar, Jalan Adipura Raya serta di PT Gramedia Group yang beralamat di Jalan Cenderawasih, Makassar.

"Yang dicetak di PT Adi Perkasa memang surat suara dari provinsi di luar Sulsel, tetapi kami juga diminta ikut mengawasi. Sedangkan surat suara untuk Sulsel, dicetak oleh konsorsium Gramedia Group di tiga lokasi berbeda, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada di Makassar yang di percetakan Gramedia Tribun Timur. Kami (Bawaslu) sempat tak diberi izin oleh pihak staf KPU RI yang berjaga di percetakan surat suara untuk bisa melihat dan mengawasi proses persiapan, desain dan aktifitas percetakan surat suara," ungkap Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad kepada Rakyatku.com melalui aplikasi pesan, Kamis (7/2/2019).

Padahal, kata Saiful, agenda pencetakan surat suara untuk Sulsel telah dimulai sejak 12 Januari lalu. Pihak Bawaslu, menurutnya, harus mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan teknis surat suara yang akan dicetak.

Loading...

"Kami sudah dua kali mengunjungi percetakan, tetapi tidak diberi izin, jika tidak ada izin langsung dari KPU RI di Jakarta. Padahal menjadi tugas kami untuk memastikan banyak hal terkait surat suara sebelum dicetak, dikepak dan dikirim. Sebelum dicetak kami mesti memastikan desainnya sesuai dengan dummy dan spacemen yang ditandatangani oleh LO (liaison officer) partai dan DPD, baik terkait tataletak, ukuran, nama dan foto calon DPD, dan yang lainnya," beber Saiful.

Sempat dilarang saat pagi harinya, KPU RI akhirnya melunak di sore hari. Menurut Saiful, hal tersebut setelah pihak Bawaslu RI melakukan koordinasi dengan KPU RI. Pihak Bawaslu Sulsel pun akhirnya diberikan akses masuk untuk memantau proses pencetakan surat suara tersebut.

"Tadi pagi laporan yang masuk di berbagai tempat tidak diizinkan, sehingga Bawaslu RI langsung sampaikan ke KPU RI. Setelah kami dihalangi dengan alasan tidak ada izin dari KPU RI, kami koordinasi langsung ke Bawaslu RI, dan Bawaslu RI berkoordinasi dengan pihak KPU, bahwa adalah keliru jika Bawaslu tidak diberi ruang untuk mengawasi. Akhirnya tadi sore, kami diizinkan untuk masuk di ruang produksi percetakan. Mudah-mudahan hal ini berlaku kedepan, agar kami dari Bawaslu dapat melakukan pengawasan ke tempat pencetakan surat suara," pungkasnya.
 

Loading...
Loading...