Senin, 10 Desember 2018 18:58 WITA

Pemkab Toraja Utara Belum Terima Juknis PP/49 Tentang PPPK

Editor: Andi Chaerul Fadli
Pemkab Toraja Utara Belum Terima Juknis PP/49 Tentang PPPK

RAKYATKU.COM, TORAJA UTARA - Pasca-terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Perintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima aturan turunan.

"Untuk langkah teknis selanjutnya, kami dari BKPP menunggu keputusan dari Kemenpan sebagai penanggung jawab regulasi terhadap pengangkatan pegawai PPPK," ujar Kepala Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengadaan Pegawai BKPP Toraja Utara, Ronyanto P Tangkeallo, Senin (10/12/2018).


Sementara mengenai sistem rekruitmen dan penggajian PPPK, ia menjelaskan bahwa sistem pengadaan dan rekruitmen untuk skema PPPK sama seperti CPNS melalui sistem merit. Namun demikian kepastiannya masih AKAN menunggu aturan turunan PP 49 tahun 2018 dari Kemenpan-RB. 

Untuk anggaran penggajiannya, Pemda belum menerima kejelasan sumber pembiayaan PPPK ini. Namun ia berharap pengajian PPPK tidak membebani APBD nantinya. 

"Untuk kebutuhan pegawai PPPK di Toraja Utara ini masih dalam kajian oleh tim Analisis dari Pusat serta menunggu formasi yang ditentukan oleh Kemenpan. Adapun sistem jumlah pegawai perekrutan tersebut menggunakan sistem zero growth dimana perbandingan lurus antara Pegawai ASN yang pensiun," kata dia.

Loading...

Meski petunjuk teknis pelaksanan PP 49 tersebut masih dalam penyusunan namun Rony jauh hari mengingatkan kepada masyarakat. Agar tidak terjebak pada praktek percaloan dalam perekrutan PPPK nantinya. 

Sebab sistem rekruitmen yang saat ini diterapkan merupakan formulasi skema yang memiliki resiko minimal dari praktek KKN. 

"Bagi teman teman tenaga Honorer di Toraja Utara, saya sangat mengimbau agar di dalam pendaftaran atau perekrutan menjadi tenaga PPPK nantinya agar menghindar dan jangan tertipu oleh sistem pencaloan," tutup Rony.

Loading...
Loading...