Sabtu, 15 Desember 2018 18:01 WITA

Gara-Gara Poligami, Ketum PPP Bertengkar dengan Pengurus PSI

Editor: Abu Asyraf
Gara-Gara Poligami, Ketum PPP Bertengkar dengan Pengurus PSI
Ketua Umum PPP, Romahurmuziy

RAKYATKU.COM - Soliditas tim pemenangan petahana Jokowi-KH Ma'ruf Amin sedang terganggu. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlibat cekcok dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Pertengkaran itu dipicu kebijakan PSI yang tak setuju poligami. Mereka melarang seluruh kader partai tersebut untuk melakukan poligami. Bila ada yang tak setuju dengan larangan ini, maka dipersilakan mundur.

Aturan tersebut menuai reaksi luar dari kalangan umat Islam. Larangan tersebut dianggap semakin mempertegas citra PSI sebagai partai politik yang terkesan anti-Islam. Apalagi sebelumnya, mereka juga menolak Perda-Perda syariah.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy akhirnya ikut bersuara. Walau aturan itu hanya berlaku di internal PSI, dia khawatir akan berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai aturan mengenai poligami PSI itu dapat berdampak pada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Masyarakat dikhawatirkan menyematkan cap anti-Islam pada Jokowi walaupun menggandeng KH Ma'ruf Amin.

Menurut Romi, penolakan terhadap poligami bisa menjadi beban bagi sang petahana di tengah upaya untuk merebut simpati umat Islam.

Namun, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli meminta Ketum PPP Romahurmuziy tidak ikut campur. Guntur menegaskan larangan poligami itu hanya sikap PSI, bukan sikap koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Aturan larangan poligami itu internal untuk mengurus PSI, PPP nggak boleh ngomong dong, PSI punya hak untuk memberikan aturan kepada pengurus dan kader PSI. PPP urus saja PPP jangan urus PSI," katanya, Sabtu (15/12/2018).

Guntur mengatakan PSI tidak mau masuk perdebatan soal agama terkait poligami ini. PSI menekankan pada fakta sosial.

"Kalau disebut menolak poligami anti-Islam, soal poligami PSI tidak mau masuk dalam perdebatan soal agama, tapi soal sosial, fakta sosial, keluarga yang nanti akan dilihat secara seksama bahwa ini bukan soal agama, ini soal sosial suara perempuan," lanjutnya.

Guntur yakin kebijakan PSI itu tidak berpengaruh kepada suara Jokowi. Sebutan Jokowi anti-Islam juga disebutnya tidak berlaku karena cawapres Jokowi adalah Ma'ruf Amin.

Jubir Bidang Perempuan PSI Dara Kesuma Nasution sependapat dengan Guntur. Dia menyebut kebijakan yang diambil PSI tidak melanggar agama.

"Kami kira ini bukan masalah keyakinan atau tidak tapi ini adalah tentang perjuangan masyarakat yang adil, masyarakat yang tidak deskriminatif kepada siapapun di masyarakat baik laki-laki dan perempuan. Jadi jangan diputar, jangan dibelokkan ini ke masalah keyakinan," kata Dara.

Dara mengatakan PSI menolak poligami karena dinilai sulit mewujudkan adil. Dia menepis anggapan PSI anti-HAM. "Nggak ada PSI anti HAM. Kita tahu di dalam praktik poligami sulit sekali mencapai kata adil. Sulit sekali tidak ada kekerasan psikis baik dari istri-istri maupin anak-anak," ujar Dara.