Selasa, 11 Desember 2018 18:15 WITA

Dua Tahun STNK Mati, Pemilik Dikenakan Pajak Kendaraan Baru

Penulis: Zul Lallo
Editor: Abu Asyraf
Dua Tahun STNK Mati, Pemilik Dikenakan Pajak Kendaraan Baru
Kepala UPTP Samsat Wilayah Kabupaten Jeneponto M Ali Burhan GS

RAKYATKU.COM,JENEPONTO - Menjelang akhir tahun 2018, pemilik kendaraan wajib memperhatikan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki.

Kalau sekadar menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sanksi yang dikenakan hanya denda. Pemilik kendaraan tinggal membayar PKB plus denda tunggakan.

Namun demikian, tidak berlaku bagi pemilik kendaraan yang lalai memperpanjang STNK atau sampai lewat masa berlaku atau mati.

Pasalnya, jika masa berlaku STNK habis dan sudah lewat dari dua tahun, maka nomor kendaraan bakal dihapus di bagian regident kendaraan bermotor atau dianggap bodong.

Hal tersebut ditegaskan Kepala UPTP Samsat Wilayah Kabupaten Jeneponto M Ali Burhan GS kepada Wartawan, Selasa (11/12/2018).

Ali Burhan menjelaskan, merujuk kepada aturan di UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan roda dua dan roda empat itu bakal kehilangan status kepemilikan apabila dua tahun menunggak pajak setelah masa STNK habis.

Dalam peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan disebutkan di pasal 110.

Dalam ayat (1) huruf b dinyatakan Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas pertimbangan pejabat Regident Ranmor.

Loading...

Dalam ayat (3) disebutkan Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika Ranmor, yang setelah lewat dua tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK, tidak dimintakan Regident Perpanjangan.

"Kendaraan yang STNK-nya berakhir dua tahun setelah masa berlaku habis data kendaraan akan dihapus dari Samsat," kata Alim Gassing. 

Dia juga menyebutkan bahwa peraturan tersebut sudah tertuang di dalam UU Nomor 22 Tahun 2012. Lalu setelah data kendaraan dihapus dari Samsat, kendaraan akan dianggap bodong.

"Dan bagi yang mendaftarkan kendaraannya kembali setelah Januari akan dianggap sebagai kendaraan baru. Untuk pajaknya akan dikenakan BBN 10 persen dan pajak tetap 0,5 persen," ucapnya. 

Selain itu, Ali Burhan mengimbau kepada pengguna kendaraan baik umum maupun dinas untuk datang berbondong-bondong membayar pajak kendaraannya di bulan Desember.

"Ini agar tidak terkena penghapusan STNK-nya di Regident atau kendaraan tersebut dianggap bodong," tegasnya. 


 

Loading...
Loading...