Minggu, 09 Desember 2018 09:15 WITA

Polisi Abaikan Kata-Kata Banci dalam Kasus Habib Bahar, Ternyata Ini Alasannya

Editor: Abu Asyraf
Polisi Abaikan Kata-Kata Banci dalam Kasus Habib Bahar, Ternyata Ini Alasannya
Habib Bahar bin Smith

RAKYATKU.COM - Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi gara-gara dalam ceramahnya menyebut "Jokowi banci". Namun, bukan pasal itu yang dijadikan jerat untuk dai berambut pirang tersebut.

Dia disangkakan dugaan diskrimnasi ras dan etnis. Namun, Habib Bahar bin Smith mengaku sudah siap dengan apapun risikonya. 

"Apapun saya tetap tanggung jawab. Saya nggak ada masalah mau dijadikan tersangka. Ya mau gimana lagi," ujar Bahar bin Smith seperti dikutip Rakyatku.com dari Detikcom, Sabtu (8/12/2018). 

Habib Bahar memenuhi panggilan polisi pada Kamis (6/12/2018). Menurut Habib Bahar, sebagai warga negara yang baik, dirinya kooperatif memenuhi panggilan polisi. Awalnya dia diperiksa sebagai saksi, lalu ditetapkan tersangka usai diperiksa 11 jam.

"Kita kooperatif datang ke sana diperiksa dengan baik, penyidik-penyidiknya juga profesional. Setelah ditetapkan tersangka kita terima, mereka kan hanya menjalankan tugas. Bisa jadi mungkin karena tekanan dari atas sebab mereka kan hanya dipimpin saja," ujar Habib Bahar.

Dalam pemeriksaan itu, Habib Bahar menegaskan ceramah-ceramahnya dilakukan berdasarkan dalil agama. Penyidik menurutnya juga memutar rekaman video ceramah Habib Bahar. 

"Karena yang dipermasalahkan ceramah saya, terkait dengan ceramah agama jadi saya akan memberikan jawaban sesuai dengan dalil-dalil agama dan kitab-kitab salaf yang saya bawa pada penyidikan ini," katanya.

Pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu dilaporkan ke polisi karena isi ceramahnya yang viral di media sosial. Habib Bahar dinilai rasis saat menyampaikan materi ceramahnya.

Pengacara Habib Bahar, Azis Yanuar menuturkan, kliennya disangka melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Menurut penyidik ada kata-kata China (yang dianggap rasis)," katanya.

Padahal, kata Azis, yang dimaksud kliennya adalah China sebagai sebuah negara dan bangsa, bukan etnis yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan Jokowi dinilai oleh Habib Bahar lebih banyak menguntungkan pihak asing.

"Setelah itu Habib juga nyebutin, Amerika Serikat, juga Rusia (dalam ceramahnya)," jelasnya.

Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim Polri tidak menyinggung dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo sebagaimana diatur pada Pasal 207 KUHP. Padahal ucapan "Jokowi banci" juga menjadi materi pelaporan terhadap Habib Bahar.

Azis mengatakan, pasal tersebut tidak bisa dikenakan ke kliennya karena telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi delik aduan. "Jadi hanya bisa dilaporkan yang bersangkutan, tidak bisa pendukungnya, pencintanya juga nggak boleh," ujarnya.

Bukan itu saja, Habib Bahar juga disangka melanggar Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Tuduhannya itu juga. Namun Pasal 45 itu kan yang menyebarkan, sedangkan Habib nggak pernah nyuruh ngupload. Makanya kita di BAP minta supaya pengupload dan penyebar juga ditangkap," jelas Azis.