Kamis, 06 Desember 2018 13:48 WITA

Sidang Perdana Pasar Sentral, Kuasa Hukum Minta Nama Pedagang Penggugat

Editor: Nur Hidayat Said
Sidang Perdana Pasar Sentral, Kuasa Hukum Minta Nama Pedagang Penggugat
Suasana Ruang Prof Dr Bagir Manan Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (6/12/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ruang Prof Dr Bagir Manan Pengadilan Negeri (PN) Makassar begitu sesak. Para pedagang Pasar Sentral Makassar yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Makassar Mall memenuhi ruangan itu.

Mereka hadir untuk menyaksikan sidang perdana atas gugatan perdata yang dilayangkannya kepada Pemerintah kota Makassar dan PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) terkait persoalan relokasi dan kepemilikan lahan di Pasar Sentral Makassar.

Agenda sidang perdana yang digelar Kamis (6/12/2018), ialah penyerahan materi gugatan oleh pedagang yang diwakili kuasa hukumnya. Sementara itu, terlihat juga kuasa hukum dari Pemkot Makassar dan PT MTIR. Mereka meminta penggugat melampirkan nama-nama pedagang yang mengajukan gugatan beserta bukti-buktinya.

"Kami ingin mengetahui nama-nama pedagang yang mengajukan gugatan perdata yang mulia,"kata salah satu kuasa hukum tergugat.

Atas permintaan ini, majelis hakim yang dipimpin Ahdar mempersilakan pengacara penggugat untuk melampirkan 500 pedagang Pasar Sentral yang mengajukan gugatan. Pengajuan ini masih diverifikasi oleh tim dari pengadilan.

Loading...

Sebelumnya, para pedagang melalui kuasa hukumnya Erwin Kallo menuntut ganti rugi kepada Pemkot dan PT MTIR sebesar Rp1,8 triliun. 

Ganti rugi itu merupakan perhitungan dari 1.800 los yang tersedia di NMM. Untuk setiap losnya, pedagang dibebankan harga sebesar Rp100 juta untuk delapan tahun cicilan. Harga itu dinilai pedagang sangat merugikan. 

"Total itu yang kita tuntut untuk membayar ganti rugi atas penderitaan yang selama ini dialami oleh para pedagang. Mana sanggup pedagang yang keuntungan per bulannya palingan tidak lewat dari dua juta rupiah," kata Erwin usai mendaftarkan gugatan ke PN. 

Ganti rugi itu, kata Erwin, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) Sulsel. Saat itu pihaknya mengusulkan harga per los sebesar Rp33 juta. Namun harga itu dinaikkan oleh pengembang menjadi Rp90 juta hingga Rp100 juta.

Loading...
Loading...