Kamis, 06 Desember 2018 13:08 WITA

Sudah Saatnya Kota Makassar Terapkan Sistem Ruas Jalan Ganjil Genap

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
Sudah Saatnya Kota Makassar Terapkan Sistem Ruas Jalan Ganjil Genap
Kondisi ruas Jalan AP Pettarani beberapa waktu lalu.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong Kota Makassar sebagai salah satu kota di Indonesia dalam penerapan sistem ganjil genap, utamanya pada kendaraan di ruas-ruas jalan yang sudah sangat padat.

"Pak Menteri (Perhubungan) memang pernah mengatakan, Makassar sudah saatnya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), Budi Setiadi saat ditemui di Hotel Gammara, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kamis (6/12/2018).

Dikatakan Budi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong sejumlah daerah agar menerapkan sistem ganjil genap. Jadi, pihaknya mesti memberikan pemahaman kepada pemerintah kota di Indonesia, agar melakukan manajemen rekayasa lalu lintas.

"Manajemen rekayasa itu macam-macam. Misalnya ganjil genap, one way (satu arah), pembatasan kendaraan barang, pada jam tertentu kendaraan tertentu tidak boleh, atau penanganan parkir yang mahal di tengah kota," tambahnya.

Apalagi menurut Budi, belum lama ini, Kemenhub pernah mengundang Pemerintah Kota Makassar ke Jakarta, untuk membahas terkait kemungkinan diterapkannya sistem ganjil genap ini. Jadi, tinggal kemauan pemerintah kota yang bersangkutan, untuk melakukannya.

"Kita siap mengenai kajiannya. Saya siap membantu kota-kota itu, kalau mau melakukan semacam survei seperti apa," tambahnya.

Ia mencontohkan jalan AP Pettarani. Kemacetan di jalan tersebut, sudah sangat dikeluhkan masyarakat. Terutama di jam berangkat dan pulang kerja.

"Mungkin itu bisa kita terapkan. Pagi mungkin (kendaraan apa) yang bisa lewat, bisa ganjil genap. Hari ini mungkin ganjil, atau jam tertentu saja. Minimal pembatasan kendaraan pada jam tertentu," jelasnya.

Meskipun menurut dia, sudah ada rencana pembangunan tol layang, yang bisa mengurai kemacetan di AP Pettarani. Akan tetapi, dampak arus lalu lintas yang longgar, baru bisa dirasakan saat tol layang tersebut sudah rampung.

"Selama penanganan dampak dari pembangunan, mobilisasi alat, mobilisasi pekerja dan sebagainya, harus ada penanganan khusus. Seperti di Jakarta, Cikampek, kami sedang tangani. Jadi pelaksanaan pekerjaannya yang harus dimenej," ujar Budi.

Soal kapan sistem ini bisa diterapkan, Budi menyebut hanya tiga bulan saja bila memang Kota Makassar akan menerapkannya.

"Dan ada uji publik, lihat responnya seperti apa. Jadi nanti dikeluarkan dengan peraturan, kalau jalan nasional peraturan menteri," pungkasnya.