Senin, 03 Desember 2018 11:15 WITA

Pedagang Pasar Sentral Padati Pengadilan Negeri Makassar

Penulis: Himawan - Arfa Ramlan
Editor: Abu Asyraf
Pedagang Pasar Sentral Padati Pengadilan Negeri Makassar
Pedagang pasar sentral memadati kantor PN Makassar, Senin (3/12/2018). (FOTO: ARFA RAMLAN/RAKYATKU.COM)

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Ratusan pedagang pasar sentral Makassar memadati kantor Pengadilan Negeri Makassar, Senin (3/12/2018). 

Kedatangan mereka untuk menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait persoalan relokasi dan kepemilikan lahan.

Dari pantauan Rakyatku.com, para pedagang telah berdatangan ke PN Makassar sekitar pukul 09.00 Wita. 

Pedagang yang hadir merupakan pedagang yang tempatnya tergusur di sekitar New Makassar Mall yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan KH Agus Salim, dan Jalan KH Wahid Hasim. 

Pedagang yang hadir mengenakan ikat kepala kuning bertuliskan "Save Pedagang Sentral". 

Sejak pukul 10.30 Wita, mereka telah memenuhi ruang sidang Prof Dr Bagir Manan, tempat sidang rencananya digelar. Ruangan yang penuh itu membuat sebagian pedagang masih berada di luar. 

Sidang direncanakan digelar pada pukul 09.20 Wita. Namun, hingga saat ini majelis hakim yang memimpin belum hadir. Sidang akan dipimpin hakim Ahdar dengan dua hakim anggota Harto Pancono dan Suratno. 

Loading...

Sebelumnya, para pedagang melalui kuasa hukumnya Erwin Kallo menuntut ganti rugi kepada Pemkot dan PT MTIR sebesar Rp1,8 triliun. 

Ganti rugi itu merupakan perhitungan dari 1800 los yang tersedia di NMM. Untuk setiap losnya, pedagang dibebankan harga sebesar Rp100 juta untuk delapan tahun cicilan. Harga itu dinilai pedagang sangat merugikan. 

"Total itu yang kita tuntut untuk membayar ganti rugi atas penderitaan yang selama ini dialami oleh para pedagang. Mana sanggup pedagang yang keuntungan perbulannya palingan tidak lewat dari dua juta," kata Erwin usai mendaftarkan gugatan ke PN. 

Ganti rugi itu, kata Erwin, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) Sulsel. Saat itu pihaknya mengusulkan harga per los sebesar Rp33 juta. Namun harga itu dinaikkan oleh pengembang menjadi Rp90 juta hingga Rp100 juta. 

"Kenapa ini jauh, karena satu-satunya alasan yang bisa membenarkan adalah terlalu banyak sogokan. Terlalu banyak suapnya, terlalu banyak korupsinya. Makanya mahalnya harga itu dibebankan kepada pedagang," imbuh Erwin. 

Loading...
Loading...