Sabtu, 24 November 2018 18:35 WITA

TAPD Sulsel 'Tutup Mulut' Soal Insentif Guru Honor

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
TAPD Sulsel 'Tutup Mulut' Soal Insentif Guru Honor
Ashari Fakhsirie Radjamilo

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Insentif guru honorer Sulsel terancam tidak dibayarkan pada tahun depan. Alasannya, anggaran Dinas Pendidikan Sulsel di tahun 2019 mengalami penurunan drastis. Dari Rp110 miliar di tahun 2018, tahun depan cuma Rp29 miliar.

Sejumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel yang dikonfirmasi, tak ada yang mau memberikan penjelasan.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo enggan berkomentar. Ia meminta agar hal itu ditanyakan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel.

"Mungkin lebih tepat kalau kita sampaikan ke Kepala Bappeda. Bappeda dengan direct BPKAD. Persoalan gaji itu di BPKAD. Kalau persoalan belanja tidak langsung itu di Bappeda," kata Ashari, Sabtu (24/11/2018).

Kepala BPKAD Sulsel, Andi Arwin Azis yang juga dikonfirmasi, mengaku belum tahu anggaran yang dipangkas itu merupakan anggaran belanja langsung atau belanja tidak langsung Disdik Sulsel.

"Kalau untuk belanja langsung, silakan konfirmasi ke Bappeda. Kami di BPKD untuk belanja tidak langsung," ujarnya lewat pesan singkat WhatsApp.

Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman yang juga coba dikonfirmasi lewat pesan singkat, juga tidak merespon.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang dimintai penjelasan soal kemungkinan anggaran Dinas Pendidikan yang dipangkas, juga belum mau berkomentar banyak.

"Makanya kita tunggu dulu saja. Selesai penetapan baru bapak tanya," jawab Nurdin, Jumat (23/11/2018).

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Setiawan Aswad menyebut anggaran di dinasnya kemungkinan akan dipangkas tahun depan.

"Benar terjadi penurunan alokasi APBD murni 2019 untuk Dinas Pendidikan, menjadi tinggal Rp29 milayar lebih untuk tahun 2019," katanya.

Kata Setiawan, anggaran sebesar itu, dianggapnya sangat terbatas untuk membiayai pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan khusus yang menjadi kewenangan pemprov. Jika mengacu pada pemenuhan delapan standar pendidikan nasional. 

"Jadi fokus pembiayaan adalah program prioritas gubernur, dukungan pelayanan administrasi dan kelembagaan internal. Program kegiatan penunjang program prioritas lainnya pada bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan," ujarnya.

Jika pengurangan ini betul akan diketok palu, dikhawatirkan akan berpengaruh pada alokasi anggaran insentif bagi total 10 ribu lebih pendidik dan tenaga kependidikan, yang dibiayai dari BOS dan APBD Sulsel.

"Sementara untuk pembiayaan insentif guru non PNS, sebesar kurang Rp38 miliar pertahun. Itu menjadi tidak tercover," tambahnya.

"Jika tidak mendapatkan tambahan, maka praktis insentif guru non PNS hanya mengandalkan dari Dana BOS, yang sangat terbatas untuk mencover seluruh guru dan tenaga kependidikan non PNS," lanjutnya.

Mengandalkan dana BOS, juga tidak sepenuhnya bisa memenuhi insentif para guru non PNS itu kata Setiawan. Terutama pada sekolah yang jumlah muridnya sedikit, dibawah 200 orang. 

"Tahun 2018 misalnya, kita tidak minta 15% alokasi dana BOS untuk guru honor, karena BOS-nya hanya cukup untuk biaya operasional kegiatan pemenuhan 8 standar di sekolah. Tapi biaya guru honornya kita ambil seluruhnya dari APBD," bebernya.

Namun demikian, hingga saat ini pihaknya tetap meminta tambahan alokasi APBD ke TAPD. Namun hal itu belum mendapatkan kepastian penganggaran.

"Dan sementara terus berjuang dengan meminta alokasi tambahan anggaran tersebut ke TAPD dan pak Gubernur," pungkasnya.

Loading...