Sabtu, 24 November 2018 17:59 WITA

Guru Honor Terancam Tak Terima Insentif, Kadir Halid: Kita Berjuang Mati-matian

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
Guru Honor Terancam Tak Terima Insentif, Kadir Halid: Kita Berjuang Mati-matian
Kadir Halid

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid angkat bicara soal anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel yang menurun drastis dalam RAPBD 2019. Pemangkasan anggaran ini bisa berdampak pada insentif guru non PNS.

"Tidak boleh itu pengurangan, karena dimana mau dapat dananya untuk tutupi itu. Jadi tidak boleh dikurangi anggaran untuk SMA dan SMK," kata Kadir melalui sambungan telepon., Sabtu (24/11/2018).

Kadir mengatakan, komitmen memajukan dunia pendidikan di Sulsel, juga harus ditunjang dengan kesejahteraan para gurunya. Dengan adanya kabar seperti itu yang ia terima, Komisi E DPRD Sulsel akan memperjuangkan agar anggaran untuk pembayaran insentif tetap terpenuhi di tahun 2019.

"Jadi sama sekali tidak ada niat kita (Komisi E DPRD Sulsel) untuk mengurangi. Malah kita akan perjuangkan mati-matian itu," tegas Kadir.

Namun untuk jelasnya, Kadir Halid akan mengonfirmasi hal tersebut kepada Dinas Pendidikan dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Sulsel, pada Senin 26 November mendatang.

"Saya sudah sampaikan kepada seluruh anggota Komisi E, agar ini kita perjuangkan," pungkasnya.

Diberitakan, dana Disdik) Sulsel dalam RAPBD 2019 cuma Rp29 miliar. Jumlah ini menurun drastis dari tahun 2018 yang mencapai Rp110 miliar.

Jika pengurangan ini betul akan diketok palu, dikhawatirkan akan berpengaruh pada alokasi anggaran insentif bagi total 10 ribu lebih pendidik dan tenaga kependidikan, yang dibiayai dari BOS dan APBD Sulsel.

"Sementara untuk pembiayaan insentif guru non PNS, sebesar kurang Rp38 miliar pertahun. Itu menjadi tidak tercover," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Setiawan Aswad saat dikonfirmasi Rakyatku.com, Sabtu (24/11/2018).

"Jika tidak mendapatkan tambahan, maka praktis insentif guru non PNS hanya mengandalkan dari Dana BOS, yang sangat terbatas untuk mencover seluruh guru dan tenaga kependidikan non PNS," lanjutnya.

Mengandalkan dana BOS, juga tidak sepenuhnya bisa memenuhi insentif para guru non PNS itu, kata Setiawan. Terutama pada sekolah yang jumlah muridnya sedikit, di bawah 200 orang. 

"Tahun 2018 misalnya. Kita tidak minta 15% alokasi dana BOS untuk guru honor, karena BOS-nya hanya cukup untuk biaya operasional kegiatan pemenuhan 8 standar di sekolah. Tapi biaya guru honornya kita ambil seluruhnya dari APBD," bebernya.

Loading...