Rabu, 21 November 2018 15:14 WITA

Survei Integritas KPK: Pemkot Makassar Ke-10, Polri Terendah Kedua

Editor: Nur Hidayat Said
Survei Integritas KPK: Pemkot Makassar Ke-10, Polri Terendah Kedua

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei penilaian integritas 2017 terhadap 36 kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah. Ada  6 kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kabupaten/kota.

Survei meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi.

"Kepolisian 54,01 tapi masih bintang. Sampai hari terakhir responden kepolisian internal belum memberikan respons, hanya dari luar," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan pada Kedeputian Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (21/11/2018).

Wawan merinci, instansi yang mendapat nilai tertinggi yakni Pemerintah Kota Banda Aceh (77,39 poin), Pemerintah Kabupaten Badung (77,11), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (76,54), Kementerian Kesehatan (74,93).

Lima instansi selanjutnya, yakni Pemerintah Kota Madiun (74,15 poin), Kementerian Perhubungan (73,4), Pemerintah Kota Tangerang (72,87), Pemerintah Kota Banjarmasin (71,73), dan Pemerintah Kota Makassar (70,7).

Sedangkan lima instansi yang mendapat nilai integritas terendah yakni, Pemerintah Kota Bengkulu dengan 58,58 poin, Pemerintah Provinsi Banten (57,64), Pemerintah Provinsi Maluku Utara (55,29), Polri (54,01), dan Pemerintah Provinsi Papua (52,91).

Loading...

Nilai indeks mendekati 100 poin menunjukkan risiko korupsi rendah serta adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Akan tetapi, nilai tinggi tak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi.

"Sekali lagi nilai mendekati 100 itu bagus, tapi bukan jaminan, 100 tidak korupsi," ujarnya.

Survei yang dilakukan melibatkan responden dari pihak-pihak internal instansi sebanyak 2.084 orang, masyarakat atau pengguna layanan sebanyak 2.142 orang, dan ahli sebanyak 204 orang. Setiap responden diminta menjawab pertanyaan dari empat penilaian integritas yang disusun KPK.

Kesimpulan atas hasil survei ini, indeks integritas tahun 2017 berkisar antara 52,91 hingga 77,39 poin. Permasalahan integritas internal yang masih sering ditemui adalah nepotisme dalam penerimaan pegawai 20,11 persen dan keberadaan calo 17,61 persen.

Selanjutnya, permasalahan integritas eksternal yang masih sering ditemui adalah pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan 6,77 persen dan masih ada responden yang memberikan sesuatu kepada petugas untuk mempermudah pelayanan 5,60 persen.

Loading...
Loading...