Senin, 19 November 2018 18:23 WITA

Sewa Helikopter Belum Pasti Masuk di APBD Sulsel 2019

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
Sewa Helikopter Belum Pasti Masuk di APBD Sulsel 2019
Foto: Dok

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemprov Sulsel belum menganggarkan penyewaan atau pengadaan helikopter. Helikopter ini dianggap penting, salah satunya dapat digunakan dalam penanggulangan bencana.

"Jadi penting BNPB sebenarnya helikopter itu. Manfaatnya salah satunya, setelah gempa cepat melihat situasi. Ini juga nanti jadi dasar menginfokan ke masyarakat, yang tinggal di daerah rendah, bergerak cari ketinggian," kata Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat membuka rapat koordinasi siaga darurat cuaca ekstrem Sulsel tahun 2018, di Hotel Four Points by Sheraton, beberapa hari yang lalu.

Namun, ternyata, pengusulan helikopter ini, belum bisa dipastikan masuk dalam RAPBD Sulsel tahun 2019 mendatang.

"Kita tidak ada (mengusulkan), tapi mohon kearifan kita semua melihat itu sebuah kebutuhan. Jangan kita mengusulkan dikira lagi barang mewah. Tapi jangan juga disesalkan kalau terjadi apa-apa," tambah Bupati Bantaeng dua periode ini.

Kepala BPBD Sulsel, Syamsibar yang dihubungi enggan mengomentari soal kemungkinan sewa atau pengadaan helikopter di Sulsel. 

"Tidak usahmi saya konfirmasi, kan Pak Gubernur (Nurdin Abdullah) sudah bilang (tidak diusulkan) waktu teman-teman (media) wawancara saat rapat koordinasi," kata Syamsibar, Senin (19/11/2019).

Sementara itu, BPKAD Sulsel, Andi Arwin Azis mengatakan, soal pengadaan atau penyewaan helikopter itu, sepenuhnya menjadi kewenangan BPBD Sulsel atas persetujuan gubernur.

Loading...

"Menjadi tugas basarnas untuk penanggulangan bencana, termasuk fasilitas pendukungnya," ujarnya.

Yang jelas kata Arwin, untuk alokasi anggaran tanggap darurat berdasarkan Permendagri 38 tahun 2018, tentang pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 diakomodir dalam komponen belanja tidak langsung pada belanja tidak terduga.

"Untuk penganggaran belanja tidak terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah," ujarnya.

Dia melanjutkan, belanja tidak terduga juga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa, atau tidak  diharapkan terjadi berulang. Seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

"Dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui TAPD telah mengalokasikan Rp17,5 miliar pada belanja tidak terduga. Namun pak gubernur meminta agar alokasi tersebut disamakan dengan alokasi tahun 2018 yakni sebesar Rp20 miliar," pungkasnya.
 

Loading...
Loading...