Rabu, 14 November 2018 23:55 WITA

Bupati Jeneponto: Tak Capai Target Pajak, Lurah Mundur Saja

Penulis: Zul Lallo
Editor: Abu Asyraf
Bupati Jeneponto: Tak Capai Target Pajak, Lurah Mundur Saja
Pemerintah Kabupaten Jeneponto membahas pelaksanaan penerimaan PBB-P2 tahun 2018 dan penyerahan hadiah PBB-P2 tahun 2018.

RAKYATKU.COM,JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten Jeneponto membahas pelaksanaan penerimaan PBB-P2 tahun 2018 dan penyerahan hadiah PBB-P2 tahun 2018.

Kegiatan tersebut berlangsung di aula Panrannuanta, Kelurahan Empoang Kota, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (14/11/2018).

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam sambutannya mengatakan agar dapat taat membayar pajak dan sama-sama membangun pemerintahan yang baik, terutama juga pada pembayaran PBB. 

Untuk itu ucapan banyak terima kasih kepada pejabat Tripika di kecamatan yang telah bekerja dan mendorong masyarakatnya peduli dengan pembayaran pajak.

Di Kabupaten Jeneponto yang masih rendah PBB-nya adalah Kecamatan 
Kelara baru mencapai 31 persen, Kecamatan Turatea Baru mencapai 31 persen, dan Tarowang baru mencapai 30 persen. 

"Pada tahun 2019 apabila masih ada kepala desa yang belum melunasi PBB-nya, maka desa tersebut tidak dilakukan pemilihan desa, termasuk bantuan lainnya," tegas Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar. 

Selain itu Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menegaskan bagi lurah yang tidak mampu menangani pembayaran pajak segera mengundurkan diri. "Untuk pembayaran pajak jangan dikaitkan dengan anggaran dana desa," ujarnya. 

Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin mengatakan kepala desa dan lurah diharapkan selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Termasuk pajak daerah yang sudah menjadi kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat, pajak daerah bisa berasal dari pendapatan asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.

"Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya," kata Syafruddin. 

Tahun depan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menganggarkan setiap kelurahan dana operasionalnya menjadi Rp500 juta dengan tuntutan agar kinerja ditingkatkan.