Minggu, 11 November 2018 10:16 WITA

Mahasiswi UGM Mengaku Diperkosa Teman KKN, Menristekdikti Minta Rektor Mundur?

Editor: Abu Asyraf
Mahasiswi UGM Mengaku Diperkosa Teman KKN, Menristekdikti Minta Rektor Mundur?
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

RAKYATKU.COM - Dugaan pemerkosaan itu sudah terjadi lebih setahun lalu. Namun, polemiknya belum reda. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir pun turut angkat bicara.

Dia mengatakan, kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) sepenuhnya menjadi tanggung jawab rektor.

"Pelanggaran semua, yang ada di kampus itu, rektorlah yang bertanggung jawab. Intinya begitu. Nah, (kasus) ini terjadi di mana, itu biar mereka yang menelusuri," kata Nasir di Gedung D Kemenristekdikti Jakarta, Sabtu (10/11/2018) seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, rektor memiliki pedoman untuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran, baik itu terkait akademik maupun pidana. Kasus pelanggaran di kampus, yang mengakibatkan rektor bertanggung jawab, sebelumnya terjadi di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta terkait kekerasan terhadap mahasiswa hingga meninggal dunia. 

Saat itu, rektor UII Yogyakarta Harsoyo mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kematian tiga mahasiswanya.

Menristek mengatakan, bentuk pertanggungjawaban yang sama juga harus dilakukan oleh Rektor UGM, apabila terbukti terjadi tindak pelecehan seksual oleh dan terhadap warga akademiknya.

"Pada tahun 2016, kejadian kekerasan di UII di Yogyakarta, saya pada saat itu (mengatakan) kalau memang terjadi seperti itu, konsekuensinya rektorlah yang tanggung jawab. Akhirnya apa yang terjadi? Rektor mengundurkan diri. Artinya apa? Ini harus dilakukan," tegasnya seperti dikutip Antara.

Nasir juga mendesak pihak Kampus untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku pelecehan seksual sesuai hasil investigasi. Apabila hasil investigasi menyatakan pelanggaran akademik, maka penyelesaiannya juga dilakukan secara akademis. 

"Pelanggaran apa pun, itu harus ikuti prosedur yang ada. Kalau itu urusan akademik ya penyelesaiannya akademik, kalau urusan pidana selesaikan dengan hukum yaitu polisi dan pengadilan," katanya.