Jumat, 09 November 2018 22:31 WITA

Protes Larangan Alat Tangkap Ikan, Nelayan Geruduk Kantor Bupati Bone

Penulis: Herman
Editor: Fathul Khair Akmal
Protes Larangan Alat Tangkap Ikan, Nelayan Geruduk Kantor Bupati Bone

RAKYATKU.COM, BONE - Sejumlah nelayan dari Kecamatan Kajuara yang didampingi oleh Asosiasi Usaha kecil Menengah (UKM) Mutiara Timur mendatangi kantor Bupati Bone, Jumat Sore (9/11/2018).

Maksud kedatangan para nelayan ini, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah terkait adanya regulasi penerapan aturan larangan penggunakan alat tangkap ikan jenis troll dan cantrang.

Aturan larangan tersebut dianggap mendiskriminasi para nelayan. Dikarenakan aturan itu dibuat dan tanpa memberikan solusi kepada para nelayan untuk tetap mencari nafkah bagi keluarganya.

Ketua Asosiasi UKM Mutiara Timur Provinsi Sulsel, Hasidah yang ditemui di Kantor Bupati usai diterima langsung oleh Wakil Bupati Bone H Ambo Dalle, mengatakan kedatangannya ini untuk meminta solusi kepada pemerintah daerah.

"Intinya adalah kami meminta solusi kepada pemerintah daerah atas adanya aturan tersebut. Kasihan para nelayan kita khususnya yang ada di Desa Manera ini, sudah sebulan tak melaut dan tidak mencari nafkah untuk keluarganya," ujarnya.

Bahkan menurut dia, beberapa nelayan yang berada di kawasan tersebut, sudah ditangkap oleh PolAirut Polres Bone dan Sinjai. Bukan hanya itu, kapal nelayan mereka ditahan dan dilarang untuk beroperasi.

Hasidah juga mengungkapkan, ada oknum PolAirut yang memungut biaya kepada para nelayan dan itu sudah terjadi sejak puluhan tahun. Begitu sudah tidak membayar lagi, mereka malah ditangkap.

"Ada 4 nelayan yang sudah ditangkap yaitu, Jamaluddin, Yayong, Haeruddin dan Tamrin. Saya curiga ini imbas karena sudah 8 bulan nelayan sudah tidak membayar ke oknum Polariut sebesar Rp250 ribu. Lagian terkait aturan itu kan seharusnya dilakukan dulu sosialisasi, dan memberikan solusi kepada nelayan jangan langsung ditindaki begitu," tambahnya.

Sementara Wakil Bupati Bone Ambo Dalle yang menerima langsung aspirasi para nelayan ini, berjanji segera akan mencarikan solusi bagaimana jalan terbaiknya bersama dengan pihak Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP).