Rabu, 07 November 2018 14:45 WITA

TP2D Pemprov Sulsel: Hak Interpelasi Tak Berujung Pemakzulan

Penulis: Fathul Khair - Arfa Ramlan
Editor: Mulyadi Abdillah
TP2D Pemprov Sulsel: Hak Interpelasi Tak Berujung Pemakzulan
Anggota TP2D Pemprov Sulsel, Jayadi Nas saat memberikan keterangan kepada awak media dalam acara Humas Coffe Morning di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (7/11/2018). Foto: Arfa

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel menanggapi rencana DPRD Sulsel menggunakan hak interpelasi. DPRD Sulsel akan meminta keterangan Pemprov Sulsel atas kebijakan TP2D yang dianggap melampaui kewenangannya.

"Bisa saja mereka meminta keterangan (Pemprov Sulsel). Tetapi setelah itu, sampai di situ saja. Kan interpelasi mendapatkan keterangan," ujar Jayadi saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (31/11/2018).

Dia menjelaskan, hak yang melekat kepada DPR itu, memang bisa saja digunakan. Karena memang diatur dalam undang-undang.

"Itu dijamin undang-undang untuk mendapatkan keterangan terhadap sesuatu hal yang memang penting untuk ditanyakan. Hanya saja kata dia, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, implikasi dari suatu interpelasi itu tidak dikenal," tambahnya.

Namun ditegaskan Jayadi, penggunaan hak interpelasi itu sama sekali tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Apalagi sampai berujung pada pemakzulan (impeachment) eksekutif.

"Mesti dipahami, dalam konteks sistem pemerintahan presidensial tidak sampai pemakzulan. Karena tidak ada pemerintahan yang dijatuhkan lewat interpelasi dengan sistem presidensial," ujar dosen Unhas Makassar ini.

Hal inilah menurut Jayadi yang perlu dipahami secara utuh. Jangan sampai penggunaan hak interpelasi ini dianggap sebagai bentuk pemakzulan terhadap pemerintah.

"Dalam sistem presidensial, tidak seperti itu. Coba teman-teman tanyakan di pakar pemerintahan. Seperti itu modelnya. Jangan sampai kita salah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Tetapi kalau untuk meminta keterangan, itu wajar-wajar saja," pungkasnya.