Selasa, 06 November 2018 23:46 WITA

Gudang Logistik Pemilu 2019: Dikawal 2 Penjaga, Mesti Siapkan Obat Pembasmi Rayap

Penulis: Rizal
Editor: Nur Hidayat Said
Gudang Logistik Pemilu 2019: Dikawal 2 Penjaga, Mesti Siapkan Obat Pembasmi Rayap
Komisioner Divisi Logistik KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gudang penyimpanan logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pasalnya, bahan dasar logistik seperti kotak dan bilik suara rentan terkena kerusakan. Bahan dasarnya dari kardus, bukan lagi aluminium seperti Pemilu sebelumnya.

Komisioner Divisi Logistik KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi mengungkapkan bahwa disetiap gudang mesti menyiapkan obat anti rayap semprot. Hal ini dilakukan untuk mencegah rayap merusak logistik tersebut. 

"Berdasarkan hasil observasi saya kedaerah, mereka semua (digudang) pakai palet kayu dibagian bawah tapi disemprot dengan obat anti rayap," tuturnya saat ditemui di Kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (6/11/2018).

Selain itu, lanjut Syarifuddin, untuk memastikan keamanan logistik selama digudang, KPU memfasilitasi penjaga atau pengawas gudang sebanyak dua orang. Mereka akan diberikan honor tersendiri untuk mengawal logistik tersebut hingga hari pemungutan suara, 17 April 2019 mendatang.

"Karena kita ingin memastikan bahwa kotak dan bilik suara ini aman hingga hari pemungutan suara, kita membiayai penjaga gudang. Jadi kita memberikan semacam honorarium yang menjaga dan mengawasi gudang. Mereka ada yang direkrut dari masyarakat atau staf KPU setempat. Bisa juga polisi. Tapi bagaimana implementasinya dilapangan, itu kita berikan otoritas kepada KPU kabupaten/kota setempat," jelasnya.

Namun, Syarifuddin yang juga akademisi UIN Alauddin Makassar tersebut menghimbau KPU kabupaten/kota agar tak asal-asalan dalam merekrut penjaga atau pengawas gudang logistik.

"Yang saya harus ingatkan adalah bahwa penjaga gudang tersebut harus melihat isi gudang itu bukan menjaganya saja. Harus mengecek apakah ada yang bermasalah, ada yang bocor misalnya. Jadi, KPU kabupaten/kota itu harus memberikan progres dan laporan mengenai keadaan gudang tersebut dua sampai tiga kali dalam sebulan. Itu sudah kita buatkan surat edaran tentang pelaporan kondisi bagaimana kondisi gudang," tutupnya.