Selasa, 06 November 2018 16:13 WITA

Tak Ada Progres Wacana Hak Interpelasi, DPRD Sulsel Hanya Gertak Sambal?

Penulis: Rizal
Editor: Abu Asyraf
Tak Ada Progres Wacana Hak Interpelasi, DPRD Sulsel Hanya Gertak Sambal?
Andi Luhur Prianto

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Wacana hak interpelasi DPRD Sulsel terhadap Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel tampaknya hanya gertak sambal. Buktinya, tidak ada progres sejauh ini.

Jangankan penggalangan tanda tangan untuk pengajuan hak interpelasi, fraksi pun belum ada yang menyatakan sikap secara resmi. Menolak atau mendukung.

Menanggapi hal tersebut, pakar politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto mengaku bahwa keberadaan TP2D yang dianggap melampaui kewenangannya semestinya memang harus diatur dengan baik.

"Terutama model sinergi dan penataan kewenangannya dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Kalau melihat dasar hukum pembentukan TP2D secara umum tugasnya lebih pada penyusunan program strategis, monitoring, pengkajian dan mediasi, bukan pada level eksekusi program-program," katanya, Selasa (6/11/2018). 

"Artinya kalau pergerakan TP2D dianggap sudah melampaui kewenangan, maka sudah perlu pengaturan dari pimpinan. Termasuk sebenarnya oleh pihak DPRD sebagai mitra pemerintah daerah," lanjut Andi Luhur.

Luhur menilai sudah seharusnya dewan memperkuat fungsi pengawasannya, termasuk dengan menggunakan hak interpelasi jika memang dibutuhkan.

"Meskipun memang penggunaan hak ini tidak bisa sembrono juga, ada persyaratannya. Kasusnya harus dilihat secara proporsional. Hak Interpelasi hanya bisa dilakukan jika ada kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejauh syarat itu belum terpenuhi, hak interpelasi belum diperlukan," tambahnya.

Lalu apakah wacana pengajuan hak interpelasi yang bergulir di dewan hanyalah gertak sambal? Luhur menilai demikian, jika memang DPRD Sulsel tak mampu menyertakan bukti-bukti kebijakan yang dilanggar oleh TP2D.

"Kalau DPRD bisa membuktikan bahwa TP2D itu memenuhi syarat kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di luar itu, upaya pemenuhan syarat itu maka hanya semacam 'gertakan', untuk memperingati pergerakan TP2D," tutupnya.