Selasa, 06 November 2018 10:25 WITA

Gerindra Akui Belum Pernah Bahas Soal Hak Interpelasi TP2D

Penulis: Rizal
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Gerindra Akui Belum Pernah Bahas Soal Hak Interpelasi TP2D
Darmawangsyah Muin. Ist

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Isu pengajuan hak interpelasi terhadap keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel nampaknya belum tersentuh ke semua fraksi di DPRD Sulsel.

Fraksi Gerindra misalnya. Fraksi partai besutan Prabowo Subianto tersebut mengaku belum ada pembicaraan dijajaran internal fraksi terhadap isu tersebut. 

"Tidak pernah. Kita di Gerindra menyerahkan persoalan TP2D ke gubernur saja," tutur Legislator Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin saat dikonfirmasi Rakyatku.com, Senin (5/11/2018).

Darmawangsyah melihat wacana pengajuan hak interpelasi tersebut merupakan pendapat individu saja, bukan mewakili fraksi. 

"Terkait interpelasi, saya kira itu merupakan pendapat individu saja. Kita di DPRD belum pernah melakukan rapat resmi untuk menyikapi TP2D. Say pikir Pak Gubernur yang membentuk TP2D tentu beliau juga akan sangat mudah mengendalikan tim tersebut. Jadi kita sepatutnya menyerahkan urusan itu ke eksekutif saja," tambahnya.

Darmawangsyah pun melihat masalah ini hanya sebatas miss komunikasi. Fraksinya, menurut dia, melihat masalah ini sebagai persoalan internal eksekutif.

"Kami melihat keinginan gubernur yang baik demi mensinkronkan segera program-program ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lama namun perjalanan TP2D yang mungkin kurang terintegrasi dengan OPD yang sekarang sehingga ada berita yang kurang pas antara OPD dan TP2D. Kami di Gerindra melihat itu adalah persoalan internal eksekutif," tandas Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini.

Menurut Darmawangsyah, fraksinya akan menunggu pelantikan OPD yang baru. Dirinya yakin setelah itu, fungsi TP2D sepenuhnya akan kembali sebagai penasehat dan pemberi masukan kepada gubernur dan wakil gubernur.

"Akan menunggu agar setelah pelantikan OPD baru tim TP2D dikembalikan ke fungsi utamanya yaitu memberi masukan ke gubernur dan wagub dalam rangka percepatan pembangunan di Sulsel serta memberi tanggung jawab penuh OPD dalam melaksanakan fungsi teknisnya," pungkasnya.