Senin, 05 November 2018 20:08 WITA

Fraksi PDIP Sebut Hak Interpelasi Adalah Senjata, Jangan Terlalu Sering Digunakan

Penulis: Rizal
Editor: Nur Hidayat Said
Fraksi PDIP Sebut Hak Interpelasi Adalah Senjata, Jangan Terlalu Sering Digunakan
Rudy Pieter Goni.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Fraksi PDIP DPRD Sulsel pasang badan terhadap wacana pengajuan hak interpelasi kepada Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel.

Fraksi partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut beranggapan segala sesuatu masih dapat dikomunikasikan.

"Semua masih bisa dibicarakan dan duduk bersama untuk memberi masukan. Apalagi fungsi DPRD adalah pengawasan. Sehingga hasil pengawasan juga dapat di sampaikan kepada Gubernur dan Wagub tentunya. Komunikasi dua arah yang baik dan rutin untuk membangun Sulsel Jaya," tutur legislator Fraksi PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni, saat dikonfirmasi Rakyatku.com, Senin (5/11/2018).

Rudy menganggap hak interpelasi merupakan sebuah senjata. Mesti digunakan pada saat yang betul-betul dibutuhkan.

"Interpelasi ibarat senjata, jangan terlalu sering digunakan. Harus digunakan pada saat yang benar-benar dibutuhkan seperti diduga pemerintahan itu telah melakukan pelanggaran undang-undang atau sejenisnya atau misalnya pemerintah telah mengkhianati rakyat," tutupnya.

Sekadar diketahui, hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi. Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

Usul tersebut akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.