Senin, 05 November 2018 15:56 WITA

Fraksi Golkar Ngotot Ajukan Hak Interpelasi, Bila TP2D Tak Berubah

Penulis: Rizal
Editor: Nur Hidayat Said
Fraksi Golkar Ngotot Ajukan Hak Interpelasi, Bila TP2D Tak Berubah
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel tetap ngotot menggulirkan hak interpelasi terhadap keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel. Hal ini dilakukan bila TP2D tidak mengubah cara kerjanya yang dianggap menyalahi kewenangan dengan mencampuri urusan-urusan teknis.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid mengaku sebenarnya tetap akan mendukung TP2D bila tetap berada dijalurnya, yakni sebagai penasihat dan pemberi masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

"Seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel juga telah bertemu dengan Ketua DPD I Golkar Sulsel (Nurdin Halid). Soal TP2D ini juga kita bicarakan. Pada prinsipnya, Fraksi Golkar mendukung TP2D ini jika itu untuk membantu gubernur dan wakil gubernur tapi tidak untuk membantu secara teknis," tutur Kadir saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (5/11/2018).

Menurut Kadir, kelakuan TP2D yang banyak mencampuri urusan teknis merupakan pelanggaran berat. Sebab menurutnya, TP2D tidak masuk dalam struktural seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"TP2D tidak masuk dalam struktur seperti OPD. Jadi tidak bisa dia bicara teknis. Tidak boleh mencampuri urusan teknis. Dia hanya memberi saran dan pendapat kepada gubernur dan wakil gubernur. Kalau itu kita terima. Tapi kalau bicara teknis seperti kejadian sekarang ini di mana setiap OPD harus melapor kepada TP2D itu tidak benar. Salah besar itu," tegasnya.

Namun sebelum memutuskan untuk mengajukan hak interpelasi, menurut Kadir, pihak fraksi partai berlambang beringin tersebut tetap akan memberikan ruang kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, untuk memperbaiki TP2D.

"Kita akan memberi ruang kepada gubernur untuk merubah ini, untuk memperbaiki TP2D. Tetap kita beri ruanglah, tidak serta merta seperti itu. Kita akan beri ruang katakanlah satu bulan atau dua bulan ini supaya ada perbaikan. Jangan lagi masuk teknis. Itu saja permintaan kita," tambahnya.

Namun jika tidak ada perubahan, Kadir yang juga Ketua Komisi E DPRD Sulsel tersebut tegas menyatakan partainya akan mengajukan hak interpelasi.

"Tapi kalau masih terus berlanjut ini, Fraksi Golkar akan keras soal ini dan akan melakukan hak interpelasi," pungkasnya.