Sabtu, 03 November 2018 13:50 WITA

PDIP Sulsel Sindir Inisiator Hak Interpelasi: Terlalu Genit

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
PDIP Sulsel Sindir Inisiator Hak Interpelasi: Terlalu Genit
Rudi Pieter Gony

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Fraksi PDIP DPRD Sulsel menolak wacana hak interpelasi yang kini digalang sejumlah fraksi. PDIP pasang badan untuk Pemprov Sulsel.

"Interpelasi menurut saya terlalu genit untuk dilakukan saat ini. Komunikasi yang baik dan intens saja yang dibutuhkan antara gubernur dan DPRD," kata anggota Fraksi DPRD Sulsel, Rudi Pieter Gony, Sabtu (3/11/2018).

Hak interpelasi ini dimunculkan, pasca Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel, dianggap banyak mengeluarkan kebijakan yang melampaui kewenangannya.

"TP2D adalah bentukan Gubernur Sulsel melalui Pergub, itu hal yang biasa dan lazim. TP2D kumpulan staf ahli di bidangnya masing-masing, yang membantu gubernur dan wagub dalam menjalankan roda pemerintahan," lanjut Sekretaris DPD PDIP Sulsel ini.

Menurut dia, keberadaan TP2D perlu dipelajari lebih dalam lagi. Sehingga tidak terjadi salah paham antara legislatif dan eksekutif.

"Sehingga dalam berinteraksi, mungkin saja masih ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan tentang sejauh mana tugas pokok dan fungsinya. Apa saja yang menurut pak gubernur sesuai dengan Pergub yang menjadi tugas TP2D yang perlu disingkronkan dengan OPD maupun DPRD dan stake holder lainnya," jelasnya.

Apalagi menurut dia, setiap gubernur punya cara dan gaya yang berbeda dalam memimpin suatu daerah. Makanya kata Rudi, penggunaan hak interpelasi ini dianggapnya belum tepat untuk digunakan.

"Interpelasi ibarat senjata, jangan terlalu sering digunakan. Digunakan pada saat yang benar-benar dibutuhkan. Seperti diduga pemerintahan itu telah melakukan pelanggaran undang-undang atau sejenis. Atau pemerintah telah mengkhianati rakyat," tegasnya.

Lanjut dia, bila ada hal-hal yang perlu perbaikan, saran konstruktif diperlukan. Di sisi lain, TP2D juga mesti melihat dengan jernih. Dalam hal ini menanggapi dan merespons positif semua masukan dan kritikan, sebagai bahan kongkrit untuk kerja buat gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

"Jadi selama masih bisa dibicarakan dan duduk bersama, dan diberi masukan, karena fungsi DPRD adalah juga pengawasan. Sehingga hasil pengawasan juga dapat disampaikan kepada gubernur dan wagub. Tentunya komunikasi dua arah yang baik dan rutin untuk membangun sulsel Jaya. Intinya biarkan TP2D bekerja sesuai tupoksinya membantu gubernur dan wagub," pungkas Rudi.