Jumat, 02 November 2018 16:32 WITA

TP2D Disorot, Gubernur Sulsel Minta OPD Bersabar Dulu

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
TP2D Disorot, Gubernur Sulsel Minta OPD Bersabar Dulu
Nurdin Abdullah (kiri).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pasca dilantik sebagai Gubernur Sulsel pada 5 September 2018, Nurdin Abdullah langsung membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Tugas mereka mendampingi tugas dan kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

Nurdin Abdullah meneken SK pembentukan TP2D pada 17 September 2018. Struktur TP2D ini, terdiri dari ketua, sekretaris dan 22 anggota. Selain itu, ada lima bidang tenaga ahli. 

Yakni Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pemerintahan dan Hukum, Pembangunan Manusia, Infrastruktur, serta Bidang Pemuda dan Komunitas Kreatif. Dosen Unhas Makassar, Prof Yusran Jusuf dipercayakan sebagai Ketua TP2D.

Sudah sejauh mana progres kerja TP2D Pemprov Sulsel?

Nurdin Abdullah mengklaim, hingga saat ini, TP2D sudah banyak memberikan peran dalam membantu Pemprov Sulsel menjalankan roda pemerintahan.

"Sudah real (hasil kerja TP2D), nanti diketok. Sekarang belum bisa dilihat hasilnya. Karena masih dalam bentuk rancangan," kata Nurdin Abdullah saat ditemui di Hotel The Rinra, Jumat (2/11/2018).

Nurdin mengatakan, hasil kerja TP2D memang belum bisa dilihat saat ini. Selain memang karena usia kerjanya yang belum lama, juga karena apa yang fokus dikerjakan baru bisa terlihat tahun depan.

"Nanti dilihat hasilnya 2019. Kalau sekarang mau lihat hasilnya, belum ada apa-apanya. Terlalu prematur. Karena hasilnya akan diwujudkan dalam bentuk karya," tambah mantan bupati Bantaeng dua periode ini.

"Misalnya, jalan yang menjadi tanggungjawab provinsi akan diselesaikan. Pembangunan rest area. Pembangunan rumah sakit. Ini tidak mungkin kalau tidak melakukan efisiensi. Ini yang coba kita dorong," ujarnya.

Apalagi dikatakan Nurdin, tantangan Pemprov Sulsel saat ini, berbeda dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Katanya, sekarang anggaran terus menurun, sementara kebutuhan meningkat.

"Makanya kehadiran TP2D, memang susah. Mereka ini orang kampus, detail. Sementara kita di birokrat kadang, kenapa sih terlalu detail. Jadi ini masih proses penyesuaian," urai Nurdin.

Namun kata dia, bukan tidak mungkin TP2D ini nanti akan "dibubarkan". Setelah proses pemerintahan Pemprov Sulsel berjalan normal.

"Kalau sudah bagus, sistem terbangun, tidak perlu lagi. Kalau sudah normal, kalau OPD-OPD sudah bersinergi semua, gak perlu lagi. Ngapain bikin. Sekarang kita butuhkan karena masa transisi, supaya ada yang mengkomunikasikan dengan OPD. Gubernur, wakil gubernur cuma satu. Jadi perlu dibantu. Jadi saya minta OPD bersabar dulu, tunggu hasilnya," pungkas Nurdin.