Kamis, 01 November 2018 20:05 WITA

UMP Sulsel Naik Rp200 Ribu, KSBSI: Gubernur Tak Berpihak ke Buruh

Penulis: Fathul Khair
Editor: Andi Chaerul Fadli
UMP Sulsel Naik Rp200 Ribu, KSBSI: Gubernur Tak Berpihak ke Buruh

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulsel menganggap Gubernur Nurdin Abdullah tidak berpihak kepada kelompok buruh, dengan menyetujui kenaikan UMP Sulsel yang hanya 8,03 persen atau sekitar Rp200 ribu dari UMP tahun lalu.

"Pak Gubernur menurut saya kurang peduli dengan buruh di Sulsel. Dimana Pak Gubernur tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi di Sulsel," kata Ketua KSBSI Sulsel, Andi Mallanti kepada Rakyatku.com, Kamis (1/11/2018).

Padahal, kata Andi Mallanti, semestinya Pemprov Sulsel menetapkan kenaikan upah di atas 8,03 persen. Sebab pertumbuhan ekonomi Sulsel lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pak gubernur cuma merujuk pada pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional, 8,03 persen itu menjadi rujukan Kementerian Tenaga Kerja dalam menjadikan dasar perhitungan UMP di Indonesia. Padahal pertumbuhan ekonomi di Sulsel jauh lebih besar," jelasnya.

Apalagi menurut Andi Mallanti, dalam Undang-undang 13 Pasal 88 tahun 2003 disebutkan, gubernur diberi kewenangan untuk menetapkan UMP.

loading...

"Jadi sepertinya kewenangan Pak Gubernur ini diambil alih oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi tidak mesti berpatokan dengan angka itu (8,03%). Kalau mengacu dengan PP 78, berarti bertentangan dengan UU 13," lanjutnya.

Padahal diakui Andi Mallanti, dalam rapat dewan pengupahan, ia ikut merumuskan terkait nilai acuan kenaikan UMP Sulsel, Yakni 8,03 persen, 9 persen lebih, serta 15 persen.

"Tetapi yang diakomodasi itu angka yang terkecil. Makanya kami menganggap kebijakan ini kurang peduli dengan buruh," pungkasnya.

Loading...
Loading...