Rabu, 31 Oktober 2018 17:23 WITA

DPRD Isyaratkan Interpelasi TP2D Pemprov Sulsel

Penulis: Rizal
Editor: Mulyadi Abdillah
DPRD Isyaratkan Interpelasi TP2D Pemprov Sulsel
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kiri) saat menghadiri acara di gedung DPRD Sulsel beberapa waktu lalu. Foto: Dok Rakyatku

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggulirkan wacana hak interpelasi terhadap Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel. 

Wacana tersebut berhembus setelah TP2D dianggap melampaui sejumlah kewenangan gubernur, wakil gubernur dan Sekprov Sulsel. Teranyar, TP2D membuka acara resmi Pemprov Sulsel, yakni Celebes Youth Entrepreneur Show dan Sell, Dinas Perindustrian Sulsel yang digelar, Senin (29/10/2018) lalu. Acara ini dibuka oleh Ketua TP2D, Prof Yusran Yusuf.

Sebagian kalangan beranggapan acara tersebut seharusnya dibuka oleh pejabat Pemprov Sulsel, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, ataupun Staf Ahli Pemerintah.

Dikonfirmasi, Legislator Fraksi Hanura DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu tak menampik hal tersebut. Menurutnya, wacana tersebut memang bergulir di dewan belakangan ini.

"Saya dengar ada wacana dari beberapa fraksi untuk itu. Tapi untuk Hanura nanti di rapat fraksi baru didiskusikan," tuturnya, Rabu (31/10/2018).

DPRD Isyaratkan Interpelasi TP2D Pemprov Sulsel

Senada dengan Wawan, Legislator Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid juga tak membantah. Menurutnya, peluang untuk menggunakan hak interpelasi tersebut terbuka.

"Bisa saja, bergantung kesepakatan beberapa fraksi," singkatnya.

Sekadar diketahui, hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jika para anggota dewan mengajukan hak interpelasi, langkah tersebut telah sesuai dengan koridor hukum. Yaitu sesuai yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU MD3.

Berdasarkan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi. Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

Usul tersebut akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.