Selasa, 30 Oktober 2018 17:04 WITA

Menelisik Lemahnya Undang-undang Politik Uang, yang Terkena Sanksi Hanya Pemberi

Penulis: Rizal
Editor: Nur Hidayat Said
Menelisik Lemahnya Undang-undang Politik Uang, yang Terkena Sanksi Hanya Pemberi
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Politik uang (money politic) menjadi polemik di setiap momen pesta demokrasi terutama pemilihan umum. Meski undang-undang melarang, praktik politik uang masih tetap ada bahkan kadang terjadi secara masif.

Di tengah upaya untuk memberantas politik uang, regulasi terbaru untuk Pemilu 2019 yaitu Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu justru melemahkan penegakan hukumnya. 

Yang terkena sanksi hanya pemberi bukan penerima, dan bagi penerima bisa melaporkan pelakunya. Demikian aturan baru tersebut.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Pilkada nomor 10 Tahun 2016 di mana dua-duanya, baik pihak pemberi maupun penerima bisa dipidanakan.

Lemahnya aturan sanksi politik uang ini diakui oleh Komisioner Divisi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Syaiful Jihad. Menurutnya, UU Pilkada lebih garang ketimbang UU Pemilu yang diberlakukan saat ini.

Loading...

"Itu yang menjadi salah satu titik lemah UU Pemilu dibanding UU Pilkada," tuturnya saat dikonfirmasi Rakyatku.com, Selasa (30/10/2018).

Oleh karena itu, menurut Syaiful, Bawaslu mesti membentengi kelemahan UU ini. Dirinya menjamin selain pemberi, pihak penerima juga dipastikan akan tetap dikenakan sanksi, meski tak bisa dikenai sanksi secara pidana. Berbeda dengan pihak pemberi.

"Pihak penerima kami pasti akan jadikan saksi. Tentu tidak ada sanksi pidana, tetapi sanksi sosial sebagai pihak yang menerima money politic. Kami pastikan, penerima yang ada buktinya akan kami jadikan saksi, dan akan kami publish. Itu akan menjadi sanksi sosial," pungkas akademisi UIN Alauddin tersebut.

Loading...
Loading...