Jumat, 26 Oktober 2018 11:20 WITA

Pemkot Diminta Desak KPU Makassar Paparkan LPJ Pilwalkot 2018

Penulis: Wahyu Susanto S
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Pemkot Diminta Desak KPU Makassar Paparkan LPJ Pilwalkot 2018

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar hingga kini belum mendapat laporan dari Pemkot Makassar terkait laporan pertanggung jawaban (LPJ) Pilwalkot 2018 dari KPU Makassar.

Seperti diketahui, Pemkot Makassar mengucurkan anggaran sebesar 60 Miliar untuk digunakan pada Pilwalkot 2018.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara menekankan, Pemkot Makassar harus segera mungkin mendesak KPU Makassar agar LPJ tersebut diadakan. Apalagi, beberapa waktu lalu KPU Makassar dirundung masalah manipulasi dana Pilwalkot 2018 yang disinyalir diselewengkan.

"Kita DPRD belum menerima itu. Yang kami minta adalah bagaimana pemerintah kota mendesak ini KPU untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kota. Itu yang kita mau lihat. Karena anggaran 60 M itu adalah anggaran kota diberikan oleh KPU. Otomatis pertanggung jawabannya itu ke Pemkot," tegas Abdi Asmara, Jumat (27/10/2018).

Dari hasil laporan Pemkot Makassar ke DPRD Makassar lanjut Abdi, pihak kota telah menyurati KPU Makassar sebanyak dua kali terkait hal tersebut. Hanya saja, sampai saat ini belum juga ada LPJ yang diberikan KPU Makassar terhadap Pemkot Makassar.

Loading...

Pergantian Komisioner KPU Makassar pun menjadi alasan Abdi mendesak Pemkot Makassar agar LPJ itu diadakan. "Ini kan masa jabatan Komisioner ini sampai di bulan Januari 2019 mendatang. Tetapi dalam proses berakhirnya masa jabatan itu apa yang mereka laksanakan harus dipertanggung jawabkan," jelasnya.

Sejauh ini, Abdi mengaku pihak KPU Makassar masih menyusun LPJ Pilwalkot 2018. Sehingga jika telah rampung, nantinya DPRD Makassar akan memanggil Pemkot Makassar untuk segera dirapatkan hasil LPJ tersebut.

"Teman-teman di DPRD punya rencana memanggil itu. Cuma ini kan masih dalam proses audit. Biarkanlah dulu teman-teman KPU bekerja mempertanggungjawabkan hasil kegiatan itu baru kita memanggil. Maksud saya kalau sudah ada LPJ yang diberikan Pemkot itulah kita panggil dan dirapatkan di DPRD," pungkas Asmara Andi yang juga sekertaris Partai Demokrat Makassar.

Loading...
Loading...