Rabu, 24 Oktober 2018 09:53 WITA

Perkuat Alat Bukti Kasus Dugaan Korupsi Underpass, Kejati Sulsel Gandeng Pakar Hukum Agraria

Penulis: Himawan
Editor: Nur Hidayat Said
Perkuat Alat Bukti Kasus Dugaan Korupsi Underpass, Kejati Sulsel Gandeng Pakar Hukum Agraria

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Demi memperkuat alat bukti dalam kasus dugaan korupsi pembebasan laham proyek underpass simpang lima Kota Makassar, Kejati Sulsel menggandeng pakar hukum agraria. 

"Penyidik masih sementara akan menggandeng ahli hukum. Pendapatnya dibutuhkan untuk memperkuat bukti-bukti yang ada," ungkap Salahuddin, Selasa (23/10/2018).

Peranan ahli hukum agraria, menurut Salahuddin, memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti unsur pidana dalam kasus ini. Apalagi, alat bukti yang dikumpulkan penyidik Kejati Sulsel baik secara formil maupun material, proyek pembebasan lahan ini terindikasi korupsi.

"Dari pendapat ahli itu nantinya akan diketahui apakah kasus itu arahnya ke tindak pidana korupsi atau arahnya ke perdata," imbuhnya.

Jika pendapat ahli hukum agraria ini sudah didengarkan, maka penyidik akan menyimpulkan hasilnya dan menentukan orang-orang yang dianggap harus bertanggung jawab dalam proyek ini. 

Salahuddin mengungkapkan, penyidik tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan tersangka. "Semua harus dimatangkan terlebih dahulu," pungkasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel sendiri, Tarmizi sebelumnya mengisyaratkan akan ada tersangka dalam kasus yang sudah lama berada di tahap penyidikan ini. Sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi dalam kas proyek ini juga sudah dikumpulkan penyidik. 

Proyek pembebasan lahan di Jalan Perintis-Mandai ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM) sebesar Rp10 miliar.

Indikasi korupsi dalam kasus ini mencuat ketika penyidik menemukan dalam pembayaran ganti rugi terdapat adanya dugaan salah bayar yang nilainya ditaksir hingga Rp3 miliar.