Minggu, 21 Oktober 2018 21:33 WITA

Anda ASN? Jangan Coba-coba Like Status Caleg di Media Sosial

Penulis: Rizal
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Anda ASN? Jangan Coba-coba Like Status Caleg di Media Sosial
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sedang berlangsung. Berbagai varian kampanye pun dilakukan oleh kontestan pesta demokrasi ini. Mulai dari kampanye secara langsung di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, maupun memperkenalkan diri lewat jejaring media sosial.

Khusus di dunia maya, media sosial belakangan ini pun bertebaran gambar-gambar para calon legislatif (caleg). Baik yang diposting oleh akun pribadi sang caleg maupun yang diunggah oleh tim suksesnya.

Namun, bagi Anda yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berhati-hati. Demi menjunjung tinggi netralitas, ASN diharapkan tak terlibat dalam prosesi kampanye, bahkan sampai hal terkecil sekalipun. Misalnya menekan tombol jempol (like) pada status atau gambar seorang caleg.

Hal itu lantaran, pemberian jempol tersebut bisa dimaknai sebagai sebuah dukungan. Khususnya terhadap status yang bersangkutan dengan aktivitas caleg bersangkutan selama kampanye. 

"Like status itu menunjukkan sesuatu yang dapat dimaknai sebagai sebuah dukungan. Berlaku netralitas ASN dan jika ditemukan/dilaporkan lalu terpenuhi unsur maka diteruskan ke KASN (Komite ASN)," ungkap Komisioner Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Amrayadi, Minggu (21/10/2018).

Loading...

Aturan larangan memberikan jempol tersebut bukan hanya berlaku untuk status seorang caleg tapi juga untuk postingan seluruh kontestan Pemilu 2019, termasuk untuk calon presiden/wakil presiden serta calon anggota DPD RI. Semuanya dilarang.

Karena untuk mengawasi hal-hal kecil tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, Amrayadi mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada temuan menyangkut netralitas ASN tersebut.

"Bisa dalam bentuk temuan, bisa laporan. Karena tidak semua akun caleg memiliki pertemanan dengan anggota Bawaslu. Kecuali akun yang terdaftar di KPU. Temuan itu bisa dilaporkan ke Bawaslu setempat. Soal sanksinya, itu diatur dalam peraturan ASN," tutup mantan Ketua KPU Soppeng tersebut.

Loading...
Loading...